DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (KETENTUAN UMUM): Bab ini menetapkan definisi dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah terkait Pangan, Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, hingga Krisis Pangan. BAB II (PERENCANAAN PANGAN): Bab ini mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah. BAB III (PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH): Bagian Kesatu (Produksi Pangan): Mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan, termasuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bagian Kedua (Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan): Mengatur kewajiban penyelenggaraan ketersediaan pangan, termasuk pengembangan produksi pangan lokal, pengkajian neraca bahan makanan, dan pembentukan cadangan pangan daerah. Bagian Ketiga (Distribusi Pangan): Mengatur distribusi pangan untuk pemerataan ketersediaan ke seluruh daerah, termasuk penyediaan sarana transportasi dan pengelolaan sistem distribusi pangan. Bagian Keempat (Penganekaragaman Pangan): Mengatur upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan. Bagian Kelima (Keamanan dan Mutu Pangan): Mengatur penyelenggaraan jaminan keamanan dan mutu pangan untuk mencegah cemaran berbahaya, termasuk penetapan standar, pengawasan, dan sertifikasi. Bagian Keenam (Konsumsi Pangan dan Gizi): Mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penetapan target angka konsumsi dan kebijakan perbaikan status gizi. Bagian Ketujuh (Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan): Mengatur penyelenggaraan pencegahan masalah pangan melalui pemantauan, analisis, dan evaluasi ketersediaan pangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketahanan pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman. bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Mempawah;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dacrah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Ketahanan Pangan; Daerah tentang Mengingat 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2 0 1 2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 227, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nornor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2 0 1 5 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2 0 1 9 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6442). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PANGAN KETAHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan: l . Daerah adalah Kabupaten Mempawah

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Derah adalah Bupati sebagai unsur pemyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
4.Bupati adalah Bupati Mempawah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Mempawah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pangan.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah baik secara kolektif maupun perseorangan yang terwujud dari ketersediaan Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9.Kemandirian Pangan adalah kemampuan dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 1 0 . Kedaulatan Pangan adalah hak daerah secara mandiri yang mementukan kebijakan Pangan guna menjamin hak atas Pangan bagi masyarakat luas yang sesuai dengan potensi sumber daya alam. 1 1 . Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri khususnya daerah Kabupaten Mempawah dan cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan. 1 2 . Cadangan Pangan masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. 1 3 . Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mcngolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk Pangan. 1 4 . Pangan pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. 1 5 . Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
16.Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk rnenjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan. 1 7 . Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan maupun tidak. 1 8 . Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan maupun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan Pangan.
19.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20.Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. 2 1 . Rekayasa genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemidahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
22.lridiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen serta mencegah pertumbuhan tunas.
23.Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
24.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
25.Masalah Pangan adalah masalah ketersediaan Pangan, kekurangan Pangan dan/atau ketidakmampuan daerah dan/atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
26.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan u n t u k mencegah Pangan dari kemungkinan tercemar dari zat berbahaya yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
27.Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang akan dialami oleh daerah dan/atau rumah tangga pada suatu waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan hidup bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
28.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat yang disebabkan oleh kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial termasuk akibat perang.
29.Keadaan darurut Pangan adalah krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat di luar dari prosedur biasa.
30.Pelaku usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang

BAB II

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah.

(2)Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
1. a.menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama dan penyakit tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam;
3. c.memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
4. d.meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
5. e.mcmobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang c u k u p dan berkelanjutan; dan
6. f.mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 4

( 1 ) Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan keterscdian Pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

(2)Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat baik secara kolektif maupun perseorangan secara berkelanjutan.
(3)Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya alam, kelembagaan dan kearifan lokal;
2. b.meningkatkan efektifitas dan efesicnsi produksi Pangan;
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana teknologi produksi Pangan bagi pet.ani dan nelayan;
4. d.meningkatkan kemampuan petani dalam hal akses dan penerapan teknologi produksi dan pemasaran sert.a permodalan;
5. e.melakukan pengkajian secara berkala mengcnai situasi ketersediaan Pangan melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); dan
6. f.melakukan kerjasama antara daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus dan daerah defisit.
(4)Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasokan pangan dari luar daerah.
(5)Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.

Pasal 5

( 1 ) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan produksi Pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.

(2)Pemasokan Pangan dilakukan apabila produksi Pangan lokal dan cadangan Pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi Pangan. Pasa16 ( 1) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan cadangan pangan masyarakat.
(2)Untuk mewujudkan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
1. a.menginventarisasi cadangan pangan;
2. b.melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
3. c.menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
(3)Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh SKPD.

Pasal 7

( 1 ) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah sampai tingkat rumah tangga.

(2)Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
2. b.mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
3. c.menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pasal 8

( 1) Pendistribusian pangan dalam rangka pemerataan ketersediaan Pangan di daerah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(2)Fasilitasi pendistribusian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana transport.asi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
2. b.pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata sesuai kebutuhan masyarakat;
3. c.peningkatan peran koordinasi dan memantau arus keluar masuk bahan pangan masyarakat; dan
4. d.promosi dan/ atau kemitraan dalam rangka meningkatkan day a saing.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada aya t ( I ) merupakan upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
1. a.memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan arnan;
2. b.mengembangkan usaha pangan; dan/ atau
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
1. a.meningkatkan keanekaragaman pangan;
2. b.mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
3. c.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman;
4. d.meningkatkan penelitian, pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu pangan;
6. f.pengembangan industri pangan yang berbasis pada pangan lokal; dan
7. g.meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
(2)Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cernaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pasal 1 1 ( 1 ) Dalam rangka penyelenggaraan jaminan keamanan Pangan Pemerintah Daerah menerapkan standar keamanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan standar jaminan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memenuhi standar:
1. a.proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasaran;
2. b.penggunaan kemasan;
3. c.jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
4. d.bahan cemaran fisik, kimia dan biologi serta masa kadaluwarsa; dan
5. e.bahan tambahan Pangan.
(3)Pemeritah Daerah menjamin Kemanan Pangan melalui pengawasan, pengendalian, sertifikasi dan registrasi sesuai Peraturan Perundang undangan. Pasal 1 2 Penyelenggaraan Jaminan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
1. a.sanitasi pangan;
2. b.pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
3. c.pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
4. d.pengaturan terhadap iradiasi pangan;
5. e.penetapan standar kemasan pangan;
6. f.pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
7. g.jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 13

( 1 ) Pemerintah Daerah menetapkan standar keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(2)Pemenuhan standar keamanan pangan dan rnutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui penerapan sistemjami.nan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(3)Sertifikasi jaminan keamanan pangan dan mutu pangan diberikan oleh Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terkareditasi oleh Pemerintah.

Pasal 14

( 1 ) Petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan.

(2)Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan menfasilitasi pengembangan usaha pangan untuk memenuhi persyaratan teknik minimal keamanan pangan dan mutu pangan dilakukan secara bertahap sesuai denganjenis pangan dan/atau skala usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. a.penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
2. b.penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
3. c.pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Pasal 16

( 1 ) Pemerint.ah Daerah menetapkan kebijakan di bidang Gizi untuk perbaikan status Gizi masyarakat.

(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui:
1. a.penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
2. b.penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
3. c.pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
4. d.peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
(3)Pemerint.ah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…