DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 73 Tahun 2019

Nomor: 73
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mempawah

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penempatan Pasar; Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perda kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dan dalam upaya penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagsing kuliner secara profesional dan terpadu demi tercipta ketertiban di pasar, perlu diatur Tata Cara Pemberian Surat Hak Penampatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang di Pasar milik Pemerintah Kabupaten Mempawah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Surat Hak Penampatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang di Pasar milik Pemerintah Kabupaten Mempawah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebaggu Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ter Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indoi Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ter Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagair telah diubah beberapa kali terakhir de: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Ne Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ten Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Mei Kebupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan E (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ; Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Repi Indonesia Nomor 5556);
7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 ten Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, F Perbelanjaan dan Toko Modem;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun ^ tentang Pengelolaem dan Pemberdayaan F Tradisional (Berita Negara Republik Indor Tahun 2012 Nomor 178);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun i tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (B Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Me Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Ne Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nome Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan F Rakyat dan Toko Swalayan (Lembaran Da Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nome Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabup Mempawah Tahun 2016 Nomor 5 sebagaimana t diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempa Nomor 6 Tahun 2017 Lembaran Daerah Kabup Mempawah Tahun 2017 Nomor 6). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBEI SURAT HAK PENEMPATAN DAN KARTU TANDA PENGE PEDAGANG DI PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPA MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Keija Kabupaten Mempawah.
5.Pejabat adalah Pejabat Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Keija Kabupaten Mempawah.
6.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
7.Pengguna Lama adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan usaha dan sudah mempunyai Surat Hak Penempatan di pasar tradisional se Kabupaten Mempawah.
8.Pengguna Baru adalah pedagang dan pihak lain yang belum memiliki Surat Hak Penempatan Pasar dan akan melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional se Kabupaten Mempawah.
9.Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal Pasar dengan bentuk apapun.
10.Kios adalah tempat beijualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat beijualan barang atau jasa.
11.Los adalah tempat beijualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat beijualan dan sebagai tempat beijualan barang atau jasa.
12.Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya yang tidak bersifat sementara/menetap.
13.Pengurus Pasar adalah pedagang yang atas keputusan bersama para pedagang di pasar ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam membantu Dinas mengelola pasar.
14.Petugas Retribusi adalah pegawai Dinas yang ditunjuk secara resmi melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
15.Surat Hak Penempatan yang diselanjutnya di singkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan Kios dan/atau Los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
16.Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang diselanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada Pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

BAB II

PENEMPATAN PASAR

Pasal 2

(1)Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk penempatan di Pasar.
(2)Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 3

(1)Setiap orang atau badan yang menggunakan Kios/Los wajib memperoleh SHP dari Pejabat atas nama Bupati.
(2)Untuk memperoleh SHP baru maupun perpanjangan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat disertai lampiran.
(3)Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat(3) meliputi:
1. a.fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang sah dan masih berlaku sebanyak 2(dua) lembar;
2. b.fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2(dua) lembar;
3. c.pas photo (wama/hitam putih) ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga)) lembar;
4. d.surat pemyataan kesanggupan mentaati peraturan yang ada;
5. e.surat rekomendasi dari pengurus pasar atau petugas retribusi;
(4)SHP sebagaimana dimaksud ayat (3) hams sudah diterbitkan paling lama 5(lima) hari keija sejak permohonan diterima secara lengkap.
(5)Permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon diberikan SHP.
(6)Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari keija sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7)SHP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diberikan peringatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, serta dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembahaman dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini.
(8)Bentuk dan isi Surat Permohonan, Surat Jawaban Permohonan, Surat Pemyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan dan Surat Hak Penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampirsin II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Didalam SHP dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan, masa berlaku SHP dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang yaitu:

a.larangan menambah atau merubah bangunan dalam bentuk apapun tanpa mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
b.larangan memindahtangankan, menyerahkan dan menjual kios/Ios;
c.larangan mempergunakan bangunan untuk tempat tinggal dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;
d.larangan menempatkan barang dagangan melebihi batas yang telah ditetapkan;
e.mewajibkan membayar retribusi sesueii dengan ketentuan yang berlaku;
f.mewajibkan menjaga kebersihan, ketertiban, kerapian dan keamanan;
g.kewajiban mengadakan pemeliharaan dan perbaikan sehingga bangunan dalam keadaan baik dan bersih;
h.bagi yang memiliki alat UTTP Ukur, Takar, Tombang dan Perlengkapannya, wajib melaksanakan tera atau tera ulang (KIR) setiap tahunnya;
i.apabila Pemerintah Daerah menggunakan tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan umum, maka pemakai wajib menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud tanpa ganti rugi apapun;
j.pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan pencabutan hak pakai tanpa ganti rugi dan dapat diproses secara hukum;
k.apabila kios/Ios tidak ditempati/dipergunakan sebagaimana mestinya selama 2 (dua) bulan atau lebih berturut-turut, maka kios/Ios akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan akan diserahkan kepada yang memerlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(1)Setiap orang atau badan yang telah menerima SHP wajib memperoleh KTPP dari Pejabat atas nama Bupati.
(2)KTPP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diterbitkan paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan SHP diterima secara lengkap dan diberikan bersama dokumen SHP.
(3)Untuk perpanjangan KTPP, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat disertai lampiran.
(4)Lampiran persyaratan sebageiimana dimaksud ayat (3) meliputi:
1. a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
2. b.fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) lembar;
  1. 0.pas photo (wama/hitam putih) ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. d.surat pemyataan kesanggupan mentaati peraturan yang ada;
4. e.surat rekomendasi dari pengurus pasar atau petugas retribusi;
(5)Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari keija sejak permohonan diterima secara lengkap.
(6)KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberikan peringatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhimya jangka waktu serta dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)KTPP tidak berlaku lagi setelah SHPnya dicabut dan/atau teijadi pemindahan hak penempatan.
(8)Bentuk dan isi Permohonan Surat Perpanjangan KTPP, Surat Jawaban Permohonan KTPP dan Kartu KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Pemegang SHP yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang atau badan lain.
(2)Atas pemindahan hak penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat atas nama Bupati menerbitkan SHP baru dan KTPP baru.
(3)Untuk memperoleh SHP dan KTPP karena pemindahan hak penempatan, pemegang SHP selaku pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemindahan hak kepada Pejabat.
(4)Apabila permohonan disetujui, pemegang SHP membuat surat pemyataan pemindahan hak dan surat penyerahan kios/los/lapak kepada Dinas.
(5)Bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia, harus melampirkan surat kematian.
(6)Calon penerima pemindahan hak penempatan mengajukan permohonan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
(7)Bentuk dan isi Surat Permohonan Persetujuan Penyerahan, Surat Jawaban Persetujuan Permohonan, Surat Pemyataan Pemindahan Hak dan Surat Pemyataan Penyerahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI, Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita E Kabupaten Mempawah, Diundangkan di M^nipawah pada langgal SEKRETARIS DAEfRAH KABUPATEN MEMPAWAH BERIT/Iji^RAH KABU^ftTEN MEMPAWAH tahun. nomor ...73. Ditetapkan di Mempawj pada tanggal - K - 20 llEMPAWAH^'BUPATI, LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN DAN KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH SURAT PERMOHONAN Kepada Yth Kepala Dinas Permdustrian, Perdagangan dan Tenaga Keija Kabupaten Mempawah .20. di- Mempawah Dengan hormat, Melalui surat permohonan ini, saya : Nama Tempat/tanggal lahir Jenis Kelamin Alamat Nomor Telpon/HP Dengan ini saya mengajukan permohonan (* PERPANJANGAN / BARU ) penggunaan tempat Kios/Los yang berada di Pasar untuk saya gunakan sebagai usaha ( ) Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan ;

1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2(dua) lembar.
2.Foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2(dua) lembar.
3.Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
4.Surat Pemyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan yang ada.
5.Surat Rekomendasi dari Pengelola / Ketua Pasar atau Petugas Retribusi Daerah. Demikian Surat Pennohonan ini saya buat, atas perhatiaimya saya ucapkan terima kasih. Hormat Saya, Pemohon Keterangan: (*) coret salah satu * BUPATIMEMPAWAH, Oiundangkan di K^^mpawah pada tanggal.. SEKRETARIS O^RAH KABUPATEN MEMPAWAH ISllhAiL BERtyA OA^AH kAuPATEN MEMPAWAH TAHUm NXiMOR '• • n 'V, V- . v-i LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN DAN KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH SURAT JAWABAN PERMOHONAN 20.. Kepada Yth di- Tempat Memperhatikan permohonan saudara tanggal Nama Tempat/tanggal lahir Jenis Kelamin Alamat Nomor Telpon/HP Dengan ini kami (* Menyetujui/tidak menyetujui ) permohonan (* PERPANJANGAN/BARU ) penggunaan tempat Kios/Los yang berada di Pasar untuk digunakan sebagai usaha dengan pertimbangan: Demikian Surat Jawaban Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan keijasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas, Keterangan: (*) coret salah satu NIP. BUPATI MEMPAWAH, Diundangkan di Me^pawah pada tanggal SEKRETARIS DAEf^H KABUPATEN MEMPAWAH BERITA TAHUN A BUPATEN MEMPAWAH NOMOR. LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURA1 PENEMPATAN DAN KARTU ' PENGENAL PEDAGANG PASAR PEMERINTAH KABUPATEN MEMP SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENTAATI PERATURAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat/tanggal lahir Jenis Kelamin Alamat Nomor Telpon/HP Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturg ketentuan baik yang ada di komplek/lingkungan Pasar maupun Pemerintah Kabupaten Mempawah. Apabila dikemudian bar meianggar aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan, maka saya b untuk menerima sanksi yang berlaku. Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya ( kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang membuat pemyataan, Oiundangkan di/Mempawah pada langgaly SEKRETARIS QAERAH KABUPATEN MEMPAWAH BER|4 l^RAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN^. NOMOR, BUPATI MEMPAWAH, LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN DAN KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH KOP DINAS/INSTANSI SURAT HAK PENEMPATAN PASAR Nomor: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MEMPAWAH Dengan ini menetapkan dan memberik izin Penempatan .... di Pasar kepada:

a.Nama
b.Tempat tanggal lahir
c.Jenis Kelamin
d.Peketjaan
e.Alamat
f.Nomor Kios/Los
g.Jenis Usaha Untuk dan atas namanya sendiri, dengan ketentuan sebagal berikut;

Pasal 1

Pemegang Izin dilarang :

a.Menambah atau merubah bangunan dalam bentuk apapun tanpa mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
b.Memindahtangnakan, menyerahkan dan menjual kios/los.
c.Mempergunakan bangunan untuk tempat tinggal dan hal-hal yang bertentangan dengan hokum.
d.Menempatkan barang dagangan melebihi batas yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Mewajibkan kepada pemegang izin untuk :

a.Membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.Menjaga kebersihan, ketertiban, kerapian dan keamanan.
c.Mengadakan pemeliharaan dan perbaikan sehingga bangunan dalam keadaan baik dan bersih.
d.Bagi yang memiliki alat UTTP (ukur timbang dan perlengkapannya) wajib melakukan tera atau tera ulang (KIR) setiap tahunnya.

Pasal 3

Apabila Pemerintah Daerah menggunakan tanah dan/atau bangunan tersebut di atas untuk kepentingan umum maka pemakai wajib menyerahkan tanah dan bangunan dimaksud tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c. d dan Pasal 2 huruf a, b, c, d dapat mengakibatkan pencabutan hak pakai tanpa ganti rugi dan dapat diproses secara hukum.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…