DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 73 Tahun 2022

Nomor: 73
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (KETENTUAN UMUM): Bab ini memuat definisi dan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati, termasuk Audit Kinerja Berbasis Risiko. BAB II (TUJUAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO): Bab ini menetapkan bahwa Audit Kinerja Berbasis Risiko bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi. BAB III (TAHAPAN PROSES AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO): Bab ini merinci tahapan proses Audit Kinerja, yang meliputi Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Komunikasi Hasil Audit. BAB V (KETENTUAN PENUTUP): Bab ini menetapkan tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati dan perintah pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide inovasi dan kreativitas daerah, perlu didukung oieh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem Inovasi Daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah;
b.bahwa untuk memberikan kapasitas hukum dalam meiakukan pembaharuan dalam bentuk Inovasi Daerah menuju peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mempawah, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang lnovasi Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
9.Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dal.am Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau lnsentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); 1 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Mempawah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9.lnovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA !NOV AS! DAERAH

Pasal 2

Inovasi Daerah berbentuk :

a.inovasi tata kelola pemerintahan Daerah dan Desa;
b.inovasi pelayanan publik; dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Desa.

Pasal 3

( 1) lnovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalarn pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2)lnovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)lnovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan segala bentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Kriteria lnovasi Daerah meliputi :

a.Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagaimana unsur inovasi;
b.Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
c.Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
e.Dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 5

( I) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :

a.Bupati;
b.Anggota DPRD;
c.ASN;
d.Kepala Perangkat Daerah ; dan
e.Anggota masyarakat

(2)U sulan Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Bentuk lnovasi Daerah;
2. b.Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.manfaat yang diperoleh;
4. d.waktu uji coba lnovasi Daerah; dan
5. e.anggaran jika diperlukan.

Pasal 6

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilengkapi dengan proposal lnovasi Daerah.
(3)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bidang penelitian dan pengembangan.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

(1)lnisiatif lnovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2)Proposal lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Rapat Anggota DPRD.
(3)Proposal lnovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam Rapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Inisiatif lnovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Dae rah yang mem bidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal lnovasi Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 9

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengem bangan disertai dengan proposal lnovasi Daerah un tuk dievaluasi.

Pasal 10

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
(2)Dalam ha! inisiatif lnovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan lnovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(3)Dalam ha! inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan lnovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…