DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi dan istilah-istilah yang relevan, seperti Daerah, Bupati, Retribusi Daerah, dan Tempat Khusus Parkir. BAB II: NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI: Bab ini menetapkan bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan parkir di tempat khusus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta menentukan subjek dan wajib retribusi. BAB III: GOLONGAN RETRIBUSI: Bab ini menggolongkan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV: CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA: Bab ini menetapkan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir. BAB V: PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI: Bab ini mengatur bahwa prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI: STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI: Bab ini mengatur penggolongan tarif retribusi berdasarkan jenis tempat parkir dan kendaraan, termasuk tarif langganan, serta peninjauan kembali tarif dilakukan paling lama 3 tahun sekali. BAB VII: WILAYAH PEMUNGUTAN: Bab ini menetapkan bahwa retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Mempawah, dan lokasi Tempat Khusus Parkir yang akan dipungut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIII: TATA CARA PEMUNGUTAN: Bab ini mengatur retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis atau kupon, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX: MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG: Bab ini menetapkan masa retribusi sebagai jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir, dan retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X: SANKSI ADMINISTRASI: Bab ini mengatur bahwa wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). BAB XI: TATA CARA PEMBAYARAN: Bab ini mewajibkan pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas dan dilunasi paling lama 15 hari sejak diterbitkan SKRD atau STRD di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. BAB XII: TATA CARA PENAGIHAN: Bab ini mengatur penagihan retribusi terutang dilakukan dengan STRD, didahului dengan Surat Teguran, dan wajib retribusi harus melunasi retribusi dalam waktu 7 hari setelah STRD dikeluarkan. BAB XIII: TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN: Bab ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi BAB XIV: TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI: Bab ini mengatur wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD/STRD dan/atau pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. BAB XV: TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN: Bab ini mengatur pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus diajukan secara tertulis, akan diperhitungkan dengan utang retribusi lain, dan diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 bulan. BAB XVI: KEDALUWARSA: Bab ini menetapkan hak penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika tertangguh karena adanya Surat Teguran atau pengakuan utang. BAB XVII: PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA: Bab ini mengatur piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan melalui keputusan Bupati. BAB XVIII: INSENTIF PEMUNGUTAN: Bab ini mengatur instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB XIX: KETENTUAN PENYIDIKAN: Bab ini memberikan wewenang khusus kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menjadi Penyidik tindak pidana di bidang retribusi. BAB XX: KETENTUAN PIDANA: Bab ini mengatur bahwa wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban membayar retribusi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Mengingat : 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2 0 1 4 ten tang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Mcnjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 6 6 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556). Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Ka bu paten Mempawah.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Sadan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bemtuk usaha tetap. 1 0 . Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 1 1 . Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12.Tempat Khusus Parkir adalah Penyediaan tempat yang secara khusus disediakan, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
13.Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan pada fasilitas parkir di badan jalan dan/atau fasilitas parkir umum milik Pemerintah Daerah.
14.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bennotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 1 5 . Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 2 1 . Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJ EK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSJ Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

( 1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir yang sediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , yang terdiri dar jenis :
1. a.Pelataran Parkir ;
2. b.Taman Parkir ; dan
3. c.Gedung Parkir.
(3)Dikecualikan Tempat Khsus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

( 1 ) Subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.

(2)Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi. B AB 11 1 GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir.

BAB V

PRJNSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

( 1 ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRJBUSI

Pasal 8

( 1 ) Tarif Retribusi Parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.

(2)Penggunaan Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan langganan dengan rumusan tarif sebagai berikut:
1. a.Tarif dasar x 80 % x 30 hari
2. b.Tarif dasar x 60 hari x 360 hari
(3)Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

( 1 ) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
(3)Perubahan Tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Tempat Khusus Parkir sebagairnana dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dan dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

( 1 ) Masa Retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

(2)Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan. B AB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 1 3 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

( 1 ) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi.

(2)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus dilakukan secara tunai/lunas.
(3)Retribusi terutang dilunasi paling lama 1 5 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.
(4)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SK.RD atau dokumen yang dipersamakan atau STRD.
(5)Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didahului dengan Surat Teguran.
(3)STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
(4)Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

( 1 ) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…