DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembetukan Daearah Tingkat II Daerah Sarolangon Bangko dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Repuboik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844) ;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 1994 Nomor 3547);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426300);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerinrtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Oraganisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 18) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISAI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Oraganisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 18) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dan :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi:
  1. 1.Bagian Pemerintahan membawahi :
3. a.Subbagian Pemerintahan Umum;
4. b.Subbagian Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah; dan
5. c.Subbagian Pertanahan dan Batas Daerah.
  1. 2.Bagian Hukum membawahi:
6. a.Subbagian Perundang-Undangan;
7. b.Subbagian Kajian dan Bantuan Hukum; dan
8. c.Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  1. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
9. a.Subbagian Agama dan Pengembangan Spritual
10. b.Subbagian Sosial Pendidikan dan Kesejahteraan
11. c.Subbagian Kesatuan Bangsa, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. c.Asisten Perekonomian ,Pembangunan dan Humas (Asisten II) membawahi :
  1. 1.Bagian Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
13. a.Subbagian Perekonomian.
14. b.Subbagian Pembangunan dan
15. c.Subbagian Pengembangan Pengendalian dan Pelaporan.
  1. 2.Bagian Humas dan Protokol membawahi:
16. a.Subbagian Pemberitaan dan Publikasi;
17. b.Subbagian Pelayanan informasi Media ; dan
18. c.Subbagian Protokol dan Santelda .
19. d.Asisten Administrasi Umum (Asisten III) membawahi:
  1. 1.Bagian Organisasi membawahi:
20. a.Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
21. b.Subbagian Tatalaksana dan Akuntabilitas; dan
22. c.Subbagian Kepegawaian dan Perpustakaan.
  1. 2.Bagian Umum membawahi :
23. a.Subbagian Tata Usaha Umum, Pimpinan dan kearsipan.
24. b.Subbagian Urusan Rumah Tangga.
25. c.Subbagian Perlengkapan Sekretariat daerah.
  1. 3.Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat daerah membawahi :
26. a.Subbagian Anggaran
27. b.Subbagian Verifikasi, Perbendaharaan dan Pembukuan
28. c.Subbagian Aset Sekretariat daerah.
29. e.Kelompok Jabatan Fungsional :
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris daerah;
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang bersangkutan;
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang bersangkutan;
(5)Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal II Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perungundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merngin. Ditetapkan di Bangko pada tanggal 2014 BUPATI MERANGIN, AL HARIS Diundangkan di Bangko pada Tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH, SIBAWAIHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN BUPATI MERANGIN BUPATI MERANGIN AL HARIS BUPATI WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN HUMAS ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAGIAN H U K U M BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN KESRA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SUBBAG PEMERINTAHAN UMUM SUBBAG PERANGKAT DAERAH DAN OTONOMI DAERAH SUBBAG PERTANAHAN DAN BATAS DAERAH SUBBAG PERUNDANG -UNDANGAN SUBBAG KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM SUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SUBBAG AGAMA & PENGEM SPRITUAL SUBBAG SOSDIK & KESEJAHTERAAN SUBBAG KESBANG,POR DAN P.M SUBBAG PEREKONOMIAN SUBBAG PEMBANGUNAN SUBBAG PENGEM,DALLAP SUBBAG PERLENGKAPAN SETDA SUBBAG URUSAN RUMAH TANGGA SUBBAG TATA USAHA UMUM,PIMPINAN DAN KEARSIPAN SUBBAG PROTOKOL DAN SANTELDA SUBBAG PELAYANAN INFORMASI MEDIA SUBBAG PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI SUBBAG ANGGARAN SUBBAG VERIFIKASI PERBENDAHARAAN DAN PEMBUKUAN SUBBAG ASET SETDA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ORGANISASI SUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB SUBBAG TATA LAKSANA &AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS SUBBAG KEPEGAWAIAN & PERPUSTAKAAN BAGIAN UMUM STAF AHLI POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN .EKONOMI, KEUANGAN dan PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KEMASYA dan SUMBERDAYA MANUSIA STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI BUPATI WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH -------------------------- BUPATI MERANGIN AL HARIS STAF AHLI EKONOMI KEUANGAN STAFC AHLI KEMASYARAKATAN, DAN SUMBERDAYA MANUSIA STAFC AHLI PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK STAF AHLI PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MERANGIN, Menimbang : d. bahwa untuk Opimalisasi kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan karakteristik, potensi serta kebutuhan daerah;
1. e.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Oraganisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan serta beban penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Oraganisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin; Mengingat : 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembetukan Daearah Tingkat II Daerah Sarolangon Bangko dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Repuboik Indonesia Nomor 2755);
  1. 14.Undang-Undang No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. 15.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
  3. 16.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. 17.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844) ;
  5. 18.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 1994 Nomor 3547);
  7. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426300);
  9. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. 23.Peraturan Pemerinrtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  12. 25.Kabupaten Merangin Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Oraganiasasi Dan Tata Kerja Sekretraiat Daerah dan Skretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISAI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Oraganisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 18) diubah sebagai berikut :
  13. 2.Ketentuan Pasal 12 BAB IV diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dan :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi:
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan membawahi :
3. a.Subbagian Pemerintahan Umum;
4. b.Subbagian Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah; dan
5. c.Subbagian Pertanahan dan Batas Daerah
  1. 2.Bagian Hukum membawahi:
6. a.Subbagian Perundang-Undangan;
7. b.Subbagian Kajian dan Bantuan Hukum; dan 3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  1. 3.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahi: 1) Subbagian Agama; 2) Subbagian Kesbang Pol, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan 3) Subbagian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
  1. 1.Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
9. a.Subbagian Pengembangan Sarana Perekonomian;
10. b.Subbagian Pengendalian Perekonomian dan SDA; dan 3) Subbagian Evaluasi, Pelaporan Perekonomian dan BUD.
  1. 2.Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
11. a.Subbagian Perencanaan dan Program;
12. b.Subbagian Pengendalian, Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  1. 3.Bagian Humas dan Protokol membawahi:
(6)Subbagian Pemberitaan dan Publikasii;
(7)Subbagian Pelayanan informasi Media ; dan
(8)Subbagian Protokol dan Santelda .
1. d.Asisten Administrasi Umum (Asisten III) membawahi:
  1. 1.Bagian Organisasi membawahi: 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 2) Subbagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Perpustakaan Setda.
  2. 2.Bagian Umum membawahi : 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan 2) Subbagian Pengelola keuangan Setda ; dan 3) Subbagian Tata Usaha Kearsipan
  3. 1.Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan membawahi 1) Subbagian Rumah Tangga; 2) Subbagian Perlengkapan; dan 3) Subbagian Infentarisasi dan Pemeliharaan.
2. e.Kelompok Jabatan Fungsional :
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris daerah;
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang bersangkutan;
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yangbersangkutan;
(5)Strukjtur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A sampai dengan I D merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal II Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perungundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merngin. Ditetapkan di Bangko pada Tanggal ... BUPATI MERANGIN, AL. HARIS Diundangkan di Bangko pada Tanggal .................. SEKRETARIS DAERAH, SIBAWAIHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013. NOMOR ... TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN NO JABATAN TUGAS FUNGSI I SEKRETARIS DAERAH Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah

1.Pengkoordinasian Penyusunan perumusan Kebijakan pemerintah daerah
2.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
3.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
4.Pelayanan, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah
5.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
6.Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya. II. 1 ASISTEN I ( Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat )
1.Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat
2.Perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta monitoring penyelenggaraan pemeruntahan umum dan otonomi daerah
3.Perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan umum dan otonomi daerah, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.
4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan leh Bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
1.Pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum dan otonomi daerah, pertanahan dan batas;
2.Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah, perangkat daerah dan Desa, pengembangan wilayah serta p-ertanahan dan batas 1.1 SUBBAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan serta perumusan kebijkan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan penataan pengembangan wilayah sesuai dengan perqatuan Perundang-undangan yang berlaku.
3.Penyiapan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah, kecamaan, keluahan dan desa
4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris derah sesuai dengan ugas dan fungsinya.
1... III ASISTEN II ( Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan ) Membantu sekretaris daerah dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Pembangunan dan Kehumasan
1.Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Pembangunan dan Kehumasan
2.Perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta monitoring penyelenggaraan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Pembangunan dan Kehumasan
3.Perumusan kebijakan dibidang dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Pembangunan dan Kehumasan
4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan leh Bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsi IV ASISTEN III ( Bidang Administrasi Umum) Tugas : Membantu sekretaris daerah dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan Fungsi;
1.Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Pembangunan dan Kehumasan
2.Perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta monitoring penyelenggaraan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Pembangunan dan Kehumasan
3.Perumusan kebijakan dibidang dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Pembangunan dan Kehumasan
4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan leh Bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008