DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Perangkat Desa, meliputi: pemilihan kepala desa; tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa; penetapan, pengangkatan, dan pelantikan kepala desa; pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa; tugas, hak, kewajiban, dan larangan kepala desa; pemberhentian kepala desa perangkat desa. Bagi penjabat Kepala Desa yang masa jabatannya telah berjalan 5 (lima) tahun lebih, maka segera dilakukan pemilihan kepala desa yang baru. Bagi Kepala Desa yang diangkat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun maka berakhir masa jabatan terhitung sejak berakhirnya keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2.Bupati adalah Bupati Merangin.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20.Daftar pemilih sementara adalah daftar pemilih disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan di cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21.Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilih sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilihan Kepala Desa.
22.Penjaringan adalah suatu upaya yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat Desa setempat.
23.Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan-kemampuan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
24.Kampaye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati memilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih dengan berupaya menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
25.Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
26.Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pungutan suara.
27.Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai penetapan calon terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
29.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
30.Perangkat Desa, adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
31.Bakal Calon Perangkat Desa, adalah warga desa setempat yang mendaftarkan sebagai Perangkat Desa melalui Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
32.Calon Perangkat Desa, adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

a.Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Merangin;
b.Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Merangin;
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun;
(3)Pengelompokan waktu tersebut dalam ayat (2), berdasarkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala desa;
(4)Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa;
(5)Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
(6)Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
1. a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. c.panitia pemilihan kepala desa yang telah dibentuk oleh BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan Berita Acara Pembentukan;
4. d.Kepala desa, ketua dan anggota BPD tidak dibenarkan menjadi kepanitian pilkades;
5. e.Susunan kepanitiaan terdiri dari Ketua yang dipilih dari lembaga kemasyarakatan, dan sekretaris/bendahara/anggota dipilih dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
6. f.Keanggotaan kepanitian kepala desa berjumlah gasal;
7. g.Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk:
  1. 1.Panitia pemilihan tingkat Kabupaten yang beranggotakan unsur Sekretariat Daerah dan SKPD;
  2. 2.Tim pengawas tingkat Kabupaten terdiri dari DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BPMPD, Inspektorat, Pol PP dan Sekretariat;
  3. 3.Tim pengawas tingkat kecamatan terdiri dari unsur kecamatan, Polsek dan Koramil;
  4. 4.Tim pengamanan pemilihan Kepala Desa terdiri dari Kepolisian, Pol PP dan unsur TNI;
8. h.laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
9. i.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
10. j.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
2. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
3. c.penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
4. d.dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia;
5. e.Jika dalam pelaksanaan seleksi tambahan panitia tidak bisa menyelesaikan, maka panitia desa melalui camat menyerahkan seleksi kepada panitia kabupaten;
6. f.Panitia kabupaten melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian lisan atau tertulis yang wajib diikuti oleh bakal calon;
7. g.penetapan bakal calon, ditetapkan berdasarkan urutan nilai dari peringkat 1 sampai 5 dan jika dalam peringkat kelima terdapat nilai yang sama maka dilakukan seleksi ulang terhadap nilai yang sama tersebut untuk mendapatkan nilai yang tertinggi;
8. h.penetapan hasil penilaian panitia kabupaten bersifat final dan mengikat, selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan desa untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa;
9. i.penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan;
10. j.nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara .
11. k.Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
12. l.Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(4)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
3. c.dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang mata pilihnya lebih banyak.
(5)Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
1. a.laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara yang dilampiri dengan Berita Acara rapat penetapan calon;
2. b.Berita Acara rapat penetapan calon ditandatangani oleh seluruh panitia atau paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah panitia;
3. c.Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
4. d.Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
5. e.Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah wakil bupati, atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(7)Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5

(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
(2)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
(2)Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. 1.Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. 2.Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. 3.Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. 4.Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. 5.Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. 6.Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
b.Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. 1.Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. 2.Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. 3.Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. 4.Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. 5.Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
6. 6.Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. 7.Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 9

(1)Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
(2)BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari:
1. a.Ketua dipilih dari pengurus lembaga kemasyarakatan.
2. b.Sekretaris, Bendaharawan dan anggota, dipilih dari unsur–unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
(1)Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa, berjumlah gasal;
(2)Apabila ketua atau anggota BPD dan diantara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD. Perubahan susunan panitia pemilih di tetapkan kembali oleh BPD.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia;
3. c.Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
5. e.Menetapkan Calon yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penetapan dari BPD;
6. f.Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
7. g.Memfasilitasi penyediaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
8. h.Melaksanakan pemungutan suara;
9. i.Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
10. j.Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
11. k.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
12. l.Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

Pasal 10

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

a.terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK;
b.sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah menikah;
c.sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 11

(1)Pendaftaran pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan dari rumah kerumah pemilih, untuk menghindari terjadinya:
1. a.terdaftarnya pemilih di bawah umur atau belum berumur 17 tahun;
2. b.pemilih dari luar desa;
3. c.pemilih telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili; dan
5. e.tidak terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dua kali.
(2)Jika pada saat pelaksanaan pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang menjadi dasar penetapan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
(3)Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman atau sejenisnya secara terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
(4)Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) seperti salah nama, belum terdaftar dan atau indentitas lainnya dilaksanakan oleh panitia dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan pengesahan dan ditetapkan menjadi DPT;
(5)DPS yang telah ditetapkan oleh BPD dan disahkan menjadi DPT diumumkkan dan/atau ditempel ditempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat;
(6)DPT yang telah disahkan oleh BPD tidak dapat diubah selanjutnya digunakan oleh panitia dalam penyusunan kebutuhan pencetakan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…