DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan; pembentukan BUMD meliputi nama dan logo perseroan, tempat kedudukan, asset, neraca, kegiatan usaha, modal dan saham, organisasi, dan kepegawaian; prinsip pengelolaan; penetapan dan penggunaan laba bersih; penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; pembubaran dan likuidasi; pemeriksaan terhadap perseroan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM 3

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD adalah dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Paragrapaf 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a.meningkatkan dayaguna aset Daerah;
b.mengembangkan investasi Daerah;
c.memberikan kontribusi terhadap Pendapatan asli Daerah dan
d.membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Umum 5

BAB II

PEMBENTUKAN BUMD

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas.
(2)Pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.nama Perseroan;
2. b.tempat dan kedudukan;
3. c.aset;
4. d.neraca;
5. e.kegiatan usaha;
6. f.modal dan saham;
7. g.organisasi; dan
8. h.kepegawaian.
(3)Proses pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (called name) dan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
(2)Nama panggilan (called name) dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
(3)Nama panggilan (called name) dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 7

(1)Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah di Kabupaten Merangin.
(2)Kantor Cabang, unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

Pasal 8

(1)Aset Perseroan berasal dari aset Perusahaan Daerah, meliputi:
1. a.Aset lancar, berupa kas dan setara kas; dan 6
2. b.Aset tidak lancar, berupa aset yang masih dapat didayagunakan atau produktif.
(2)Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berupa tanah, terdiri atas
1. a.Aset yang dikuasai secara hukum;
2. b.Aset yang dikuasai secara fisik; dan/atau
3. c.Terdapat hubungan hukum.
(3)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan penyertaan modal Daerah dan dicatat dalam Neraca Perseroan serta diperhitungkan menjadi saham Pemerintah Daerah.
(4)Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum disertakan dan dicatat dalam Neraca Perseroan, terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh lembaga yang berkompeten, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Rincian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 9

(1)Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh para Pendiri Perseroan, dan menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1)Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
1. a.perkebunan;
2. b.pertanian;
3. c.pertambangan;
4. d.peternakan;
5. e.perikanan;
6. f.pariwisata;
7. g.BPR dan
8. h.usaha lainnya.
(2)Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(4)Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), selanjutnya Direksi Perseroan menetapkan pendirian anak 7 perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Modal dasar Perseroan ditetapkandalam suatu peraturan daerah.

Pasal 12

(1)Pemegang Saham Perseroan, terdiri dari:
1. a.pemerintah Daerah; dan
2. b.pemegang Saham lainnya.
(2)Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Pemerintah Daerah, paling banyak sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan.
2. b.Pemegang Saham lainnya, paling sedikit sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…