menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara Republik IndonesiaNomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 P a s a l 1
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas; dan
d.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2). Laporan Keuangan sebagimanan dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah. P a s a l 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
a.Pendapatan Rp925.553.738.914,79
b.Belanja Rp899.691.351.297,54 Surplus/(Defisit) Rp25.862.387.617,25
c.Pembiayaan Penerimaan Rp45.910.287.217,82 Pengeluaran Rp 2.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp43.910.287.217,82 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp69.772.674.835,07 P a s a l 3 Uraian Realisasi Anggaran sebagimana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut :
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp36.969.577.473,46 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp888.584.161.441,33
b.Realisasi Rp925.553.738.914,79 Selisih lebih (kurang) Rp 36.969.577.473,46
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp32.803.097.361,21) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp932.494.448.658,15
b.Realisasi Rp899.691.351.297,54 Selisih lebih (kurang) Rp(32.803.097.361,61)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/Defisit sejumlah Rp69.772.674.835,07 dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus/Defisit setelah perubahan Rp(43.910.287.217,82)
b.Realisasi Rp 25.862.387.617,25 Selisih lebih (kurang) Rp69.772.674.835,07
(4)Selisih anggaran dengan realiasi penerimaan pembiayaan adalah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus/Defisit setelah perubahan Rp45.910.287.217,42
b.Realisasi Rp45.910.287.217,42 Selisih lebih (kurang) Rp 0,00
(5)Selisih anggaran dengan realiasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus/Defisit setelah perubahan Rp2.000.000.000,00
b.Realisasi Rp2.000.000.000,00 Selisih lebih (kurang) Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp43.910.287.217,82
b.Realisasi Rp43.910.287.217,82 Selisih lebih (kuranng) Rp 0,00
(7)SiLPA Tahun 2013 adalah sebesar Rp69.772.674.835,07 dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplus Defisit Rp25.862.387.617,25
c.Pembiayaan Netto Rp43.910.287.217,82 Jumlah Rp69.772.674.835,07 P a s a l 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
a.Jumlah Aset Rp2.009.455.580.453,38
b.Jumlah Kewajiban Rp 3.124.517.027,00
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp2.006.331.063.426,38 P a s a l 5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
a.Saldo Awal Kas 1 Januari 2013 Rp 44.656.063.182,03
b.Arus kas dari aktivitas Operasi Rp 237.363.381.356,95
c.Arus kas dari aktivitas investasi asset non Keuangan Rp(211.500.993.739,70)
d.Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan Rp (2.000.000.000,00)
e.Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp 851.376.881,79
f.Saldo Akhir Kas di Bendahara pengeluaran Rp 402.847.154,00
g.SaldoAkhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
h.Saldo Akhir Kas di bendahara Penerimaan Rp 42.246.634,00
i.Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2013 Rp 69.814.921.469,07 P a s a l 6 Catatan Atas Laporan Keuangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan. P a s a l 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Lampiran I. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organiasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Lampiran I. 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Program dan Kegiatan. Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. Lampiran I. 5 : Daftar Piutang Daerah Lampiran I. 6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran 1.8 : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Lampiran 1.9 : Daftar Dana Cadangan Lampiran 1.10 : Daftar Pinjaman Daerah Lampiran 1.11 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
b.Lampiran II : Neraca
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas
d.Lampiran IV : Catatan Atas laporan Keuangan P a s a l 8 Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a.Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini. P a s a l 9 Bupati Merangin menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pa s a l 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. Ditetapkan di Bangko Pada Tanggal 11 agustus 2014 BUPATI MERANGIN ttd AL HARIS Diundangkan di Bangko Pada Tangga 12 agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN ttd SIBAWAIHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM H. ZAINUL, SH PEMBINA TK I NIP. 19630811 199403 1 006