DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, meliputi; Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Laboratorium; Sarana dan Prasarana; Jenis Pelayanan; Ketentuan Pengujian; Pengambilan Sampel dan Pengujian Sampel;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan laboratorium lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Merangin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Merangin.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Dinas Lingkungan Hidup.
5.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD, adalah Kepala OPD yang mempunyai kewenangan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
8.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikat tertentu dalam hal ini pengakuan terhadap kemampuan dan kewenangan laboratorium lingkungan dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau badan akreditasi lain secara internasional.
9.Pengujian kualitas lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan transportasi, penyimpanan, preparasi, dan analisis contoh uji.
10.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11.Pelanggan adalah seseorang atau badan hukum yang memanfaatkan jasapengujian dan pengambilan sampel laboratorium lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM

Pasal 2

(1)Maksud penyelenggaraan laboratorium adalah melaksanakan pengujian kualitas lingkungan.
(2)Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kualitas air, udara, dan tanah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan laboratorium adalah untuk mengetahui kualitas air, udara dan tanah dalam rangka memberi pelayanan kepada pelanggan dan mendukung tugas-tugas pokok OPD Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Sarana dan prasarana laboratorium lingkungan meliputi organisasi, sumber daya manusia, gedung, peralatan, alat mobilisasi.

Pasal 5

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah organisasi penyelenggaraan laboratorium lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 6

(1)Pelayanan yang diberikan laboratorium meliputi :
1. a.Pelayanan internal yaitu pelayanan kepada bagian-bagian yang ada pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang tugas tugas pokok;
2. b.Pelayanan eksternal yaitu pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa laboratorium di luar OPD Dinas Lingkungan Hidup.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pengujian kualitas air;
2. b.Pengujian kualitas udara;
3. c.Pengujian kualitas tanah.

BAB V

KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 7

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan.
(2)Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan industri, bengkel, rumah sakit, jasa kesehatan, perumahan, hotel, pergudangan, bidang pekerjaan umum, atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
(3)Kegiatan pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan pada laboratorium lingkungan Kabupaten Merangin.

BAB VI

PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN SAMPEL

Pasal 8

(1)Laboratorium bertanggung jawab terhadap hasil uji yang pengambilan sampel dalam hal dilakukan oleh petugas laboratorium.
(2)Dalam hal pengambilan sampel dilakukan oleh pelanggan maka kandungan sampel di luar tanggung jawab laboratorium.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Sampel sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
(2)Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yangberkompeten.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. Ditetapkan di Bangko pada tanggal 30 Agustus 2017 BUPATI MERANGIN, ttd AL HARIS Diundangkan di Bangko pada tanggal 31 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, ttd SIBAWAIHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI NOMOR ( 2 /2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd H. FIRDAUS, SH.,MH NIP 196712191992031007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN I. UMUM Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektif dan efisien tidaknya pengelolaan lingkungan hidup di suatu negara atau daerah adalah tersedianya laboratorium yang dalam hal ini adalah laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di pusat maupun lembaga-lembaga lingkungan hidup di daerah seperti Bappeda ataupun Dinas lingkungan Hidup (DLH), terutama dalam menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid baik untuk dipergunakan untuk mengetahui atau memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan di suatu wilayah maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan. Pentingnya laboratorium lingkungan tersebut sering diibaratkan sebagai jantung pada manusia. Artinya sistem pengelolaan lingkungan tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa didukung oleh laboratorium.Filosofi penjaminan mutu mempunyai makna bahwa setiap tahapan kegiatan harus dilakukan melalui tahapan mulai dari perencanaan pengambilan sampel, pengujian sampel di laboratorium sampai penyusunan laporan pengujian termasuk interpretasi data hasil pengujian. Disinilah pentingnya peranan SDM/personal yang memiliki kompetensi/keahlian di bidang penelitian, manajemen maupun teknisi laboratorium lingkungan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis berupa: prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…