DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi Tujuan dan Ruang Lingkup; Tanggung Jawab dan Wewenang; Tahapan dan Mekanisme Prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; Bantuan bagi Korban Bencana; Peran Masyarakat dan Lembaga Usaha; Kerja Sama antar Daerah; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan Penyelesaian Sengketa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ·

(3)Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, Pasal 47 ( 1) Perbaikan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana untuk ruemenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. ( 1) Pelaksanaan rehabilitasi clan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksa.nakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
(2)Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berskala kecil dan menggunakan · tek:nologi sederhana dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan asistensi oleh instansi/lembaga terkait yang berwenang.
(3)Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstrnksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)clan ayat
(2)dilaksanakan dengan memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dengan pola pemberdayaan.

Pasal 46

(1)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42

huruf a dilakukan melalui kegiatan:a. perbaikan lingkungan daerah bencana;

b.perbaikan prasarana dan sarana um.um; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. pelayanan pendidikan;
g.rekonsiliasi clan resolusi konflik;
h.pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;i.

Pasal 45

Pual49

(1)Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 a:yat ( 1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehldupan sosial dan kondisi psikologis pad.a keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
(2)Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimaria dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa: (2} Perbaikan prasarana dan sarana um.um sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus .didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
(3)Kegiatan perbaikan prasarana clan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mencakup:
1. a.perbaikan infrastuktur ; danb. perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 48

[I} Pemberian bantuan perbaikan rumah rnasyarakat sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan bantuan pemerintah daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki ru.mahnya. yang menga1ami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.

(2)Bantuan pemerintah daerah sebagaimana climaksud pada ayat {l) d.apat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami,
(3)Bantuan pemerintah daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pad.a ayat
(2)diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
(4)Perbaikan rumah · masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat
(3)mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraruran perundang- undangan.
(5)Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rutnah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam pemberian bantuan sebagairnana dimaksud pada ayat (I} diatur dalam Peraturan Bupati . Paaa151 ( 1) Pelayanan penclidikan sebagaimana dim.aksud dalam

Pasal 46

ayat ( 1) huruf f ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana daJam rangka tetap terselenggaranya proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. {2) Upaya pemulihan pelayanan pendidikan masyara.kat se bagairnana di.maksud pada ayat (2), dilaksanakan rnelalui pusat kegiatan belajar mengajar dan/ atau sekolah yang ditetapk.an oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.

(3)Dalam hal gedung tempat pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untukdilaksanakan proses belajar mengajar maka untuk sementara pelayan.an. pendidikan dilaksanakan di tempat lain yang memadai yang wajib disediakan oleh instansi/lembaga pemerintah terkait dengan berkoordinasi bersama BPBD. a. bantuan konseling clan konsultasi keluarga;
1. b.peodampingan pemulihan trauma; danc. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Pasal 50

(1)Pelayanan kesebatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46

ayat (l} huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.

(2)Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami Iuka;
1. b.membantu perawatan korban bencana yang meninggal; c. menyediakan obat-obatan; d. menyediakan peralatan kesehatan; e. menyediakan tenaga medis clan paramedis; dan f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
(3)Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
(4)Pelak.sanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasiJ 55 (l} Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1)huruf j ditujukan untuk rnemulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjani bencana. Pasa.154
(1)Pemulihan keamanan clan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf i ditujukan membantu masyarakat dalarn memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena darnpak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana,
(2)Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan rnelalui upaya: a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
1. b.meningkatkan per-an serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
(1)Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46ayat (1) burufh, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan konclisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
(2)Kegia.tan pemulihan sosial, ekonomi, clan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui: a. layanan advokasi dan konseling; b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi..dan c. pelatihan. Pasal 53 Pasal 52
(1)Rekonsi}iasi clan resolusi konflik sebagaimana dimaksud da1am

Pasal 46

ayat

(1)huruf g ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana clan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial .dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
(2)Kegiatan rekonsiliasi clan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dcngan rnelibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

Pasal 57

(1)Rekontruksi sebagaimana dimak:sud dalam

Pasal 42

huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik., meliputi :a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. pembangunan kembali saran.a sosial masyarakat; c. pembangkita.n kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; . d. penerapan rancang bangun yang tepat clan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h. peningkatan pelayanan utama dala m masyarakat.

(2)Untuk .mempercepat. pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekontruksi- sebagaimaμa dimaksud pada ayat (I}.

Pasal 56

(1)Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal '.46 ayat
(1)huruf k ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana. {2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
1. b.mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik. ' secepatnya; b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan; c. konsolidasi para petugas pemerintahan; d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugastugas pemerintahan; dan e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada inetansi/Iembaga terkait,
(2)Kegia.tan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya: a. mengaktifkan kembali pelaksanaan . kegiatan tugas pemerintahan Pasal 58
(1)Pembangrman kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana clan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang.
(2)Kegiatan fisik pembangtm.an kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana ta.ta ruang. {3} Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
(4)Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, ada.t istiadat, dan . standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
(5)Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh keznenterian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD. Pasal 59 ( 1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimakstid da]am Pasal 57 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan. aktivitas soslal dan kemasyarakatan.
(2)Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
(3)Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan Iilemperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, · dan standar teknis bangunan.
(3)Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)didasarkan pa.da analisis kerusakan clan kerugian akibat bencana .. Pasa162
(1)Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(1)huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
(2)Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui upaya:

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…