DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda tersebut mengatur mengenai pembentukan BUMD; Prinsip Pengelolaan BUMD; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi; Pemeriksaan terhadap Perseroan; Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selama ini pengelolaan aset daerah melalui badan usaha milik daerah tidak dapat terlaksana dengan baik karena Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah memiliki materi muatan yang tidak jelas dan terlalu umum;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Merangin Bima Tama (Perseroda). Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 590);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. MERANGIN BIMA TAMA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3.Bupati adalah Bupati Merangin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rkayat Daerah Kabupaten Merangin.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
7.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
8.Modal disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
11.Perseroan Terbatas yang selanjuntya disebut Perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Merangin yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
15.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
16.Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus serta member nasehat kepada Direksi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam Pembangunan Ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, Komunitas setempat maupun masyarakat umumnya.
18.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status Badan Hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
20.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
21.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena Hukum kepada kedua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva beralih karena Hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD adalah dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a.Meningkatkan dayaguna aset daerah;
b.Mengembangkan investasi daerah;
c.Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
d.Membantu menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMD

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
(2)Proses pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Merangin Bima Tama dan dituliskan sebagai Perusahaan Perseroan Daerah Merangin Bima Tama atau PT. Merangin Bima Tama (Perseroda).
(2)Logo dari Perseroan mencerminkan falsafah dari maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (called name) dan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi.
(2)Nama panggilan (called name) dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
(3)Nama panggilan (called name) dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 7

(1)Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah di Kabupaten Merangin.
(2)Kantor Cabang, unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

Pasal 8

(1)Aset Perseroan berasal dari aset Perusahaan Daerah, meliputi:
1. a.Aset lancar, berupa kas dan setara kas; dan
2. b.Aset tidak lancar, berupa aset yang masih dapat didayagunakan atau produktif.
(2)Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berupa tanah terdiri atas:
1. a.Aset yang dikuasai secara hukum;
2. b.Aset yang dikuasai secara fisik; dan/atau
3. c.Terdapat hubungan hukum.
(3)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penyertaan modal Daerah dan dicatat dalam Neraca Perseroan serta diperhitungkan menjadi saham Pemerintah Daerah.
(4)Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum disertakan dan dicatat dalam Neraca Perseroan, terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh lembaga yang berkompeten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Rincian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 9

(1)Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh para Pendiri Perseroan, dan menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1)Bidang usaha Perseroan meliputi:
1. a.Perkebunan;
2. b.Pertanian;
3. c.Pertambangan;
4. d.Peternakan;
5. e.Perikanan;
6. f.Pariwisata;
7. g.Bank Perkreditan Rakyat;
8. h.Perindustrian dan Perdagangan; dan
9. i.Kelistrikan.
(2)Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(4)Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi Perseroan menetapkan pendirian Anak Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…