DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan Investasi, Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2.Bupati adalah Bupati Merangin.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.
5.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
6.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
7.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
8.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
9.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
13.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15.Kemitraan adalah bentuk–bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dimaksudkan untuk menarik investasi di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah sehingga terciptanya iklim investasi yang baik.

Pasal 4

Tujuan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, meliputi:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing investasi;
b.meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
c.menciptakan lapangan pekerjaan;
d.untuk mendorong investasi dan kemudahan usaha;
e.mendukung pertumbuhan ekonomi;
f.meningkatkan kemitraan usaha; dan
g.mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.
(2)Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan dengan kandungan lokal;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada masyarakat dan/atau investor dalam bentuk:

a.Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
b.Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
f.bunga pinjaman rendah.

Pasal 8

(1)Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:
1. a.Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan;
2. b.pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya
3. c.pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
4. d.pembayaran bertahap pajak daerah.
(2)Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang menanamkan modal di kawasan strategis yang berada di Daerah.
(3)Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 9

Besaran pengurangan tarif pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling tinggi 50 % (lima puluh persen).

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor dalam bentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasaana;
3. c.fasilitsi penyediaan lahan atau lokasi
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pmasaan hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
1. a.peternakan;
2. b.perkebunan;
3. c.pertanian;
4. d.pariwisata;
5. e.kesehatan;
6. f.perikanan darat dan sungai; dan
7. g.ekonomi kreatif.
(3)Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…