DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda tersebut mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Perda 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada PDAM Tirta BUana Kab.Merangin antara lain : Penyertaan Modal Pemkab Merangin pada PDAM Tirta BUana dilanjutkan sampai TAhun 2024; Jumlah Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp9.500.000.000,- ; Tambahan PEnyertaan Modal kepada PDAM Tirta Merangin sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp35.000.000.000,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Optimalisasi peran dan kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Merangin;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengingat

Pasal 79 ayat (2), dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 12 diubah sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
4.Bupati adalah Bupati Merangin.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rkayat Daerah Kabupaten Merangin.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Merangin yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan tidak terbagi atas saham.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8.Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin;
11.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak- hak lainnya;
12.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2A ayat (1), ayat (2) dan, ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga ketentuan Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perumda Air Minum Tirta Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilanjutkan sampai tahun 2024 yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang APBD atau APBD-P.
(2)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perumda Air Minum Tirta Merangin sampai tahun 2020 sebesar Rp. 9.500.000.000,00 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Perumda Tirta Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
(4)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. Ditetapkan di Bangko pada tanggal 23 – 09 - 2020 BUPATI MERANGIN, ttd AL HARIS Diundangkan di Bangko pada tanggal 23 – 09- 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, ttd HENDRI MAIDALEF BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI (7-44/2020) Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM H. FIRDAUS.,SH.,MH NIP. 196712191992031007

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…