DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengaturan Pertambangan Rakyat, meliputi; Asas dan Tujuan; Wilayah Pertambangan Rakyat; Penetapan Izin Pertambangan Rakyat; Pengajuan Izin Pertambangan Rakyat; Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat; Pengelolaan Limbah; Berakhirnya Iizn Pertambangan Rakyat; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah pertambangan Kabupaten Merangin dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, baik sosial maupun fisik:
c.bahwa kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b belum disertai landasan yang menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi penambang;
d.bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan bahwa tata cara pemberian izin pertambangan rakyat diatur dalam Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undzang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapakali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Dan BUPATI MERANGIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGATURAN PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2.Gubernur adalah Gubernur Jambi
3.Bupati adalah Bupati Merangin.
4.Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dinas ESDM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya dibidang pertambangan.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertambangan.
9.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
10.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
12.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
13.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
18.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
19.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
21.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
24.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
25.Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
26.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
27.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
28.Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal disekitar wilayah pertambangan rakyat.
29.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat dikelola berasaskan:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.keseimbangan;
d.partisipatif;
e.transparansi; dan
f.akuntabilitas;

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah:

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
d.mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing ditingkat regional, nasional, dan internasional;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan;
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan WPR.
(2)WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada diwilayah tanah hak milik, tanah negara, Hak Guna Usaha, HakPengelolaan Lahan, Hak Pakai dan/atau dalam kawasan hutan.
(3)Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah didasarkan pada salah satu atau lebih kriteria:
1. a.mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
2. b.mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal25 (dua puluh lima) meter;
3. c.merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
4. d.luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima)hektar;
5. e.menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. f.merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
7. g.tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara; dan
8. h.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 5

(1)Bupati berkewajiban untuk mengumumkan mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
(2)Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan datadan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
(4)Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukanuntuk memperoleh pertimbangan.
(5)Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belumditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
(6)WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IV

PENETAPAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan IPR kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PENGAJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 7

(1)IPR diajukan oleh pemohon.
(2)Pemohon IPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh:
1. a.orang perseorangan; atau
2. b.kelompok masyarakat; dan/atau
3. c.koperasi.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon harus memenuhi:
1. a.persyaratan administratif;
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan finansial.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
1. a.orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.kartu tanda penduduk;
  3. 3.komoditas tambang yang dimohon; dan
  4. 4.surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
2. b.kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.komoditas tambang yang dimohon; dan
  3. 3.surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
3. c.koperasi paling sedikit meliputi;
  1. 1.Surat Permohonan;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. 3.Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. 4.Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
  5. 5.Komoditas tambang yang dimohon; dan
  6. 6.Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat;
(3)Persyaratan teknissebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b berupasurat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
1. a.sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
2. b.menggunakan pompa mekanik,penggelundungan atau permesinan denganjumlah tenaga maksimal 25 (duapuluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
3. c.tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
(4)Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi.

Pasal 9

(1)Pemegang IPR wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral untukmeningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lainnya.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut prinsip dan asas-asas kesepakatan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009