Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2024
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 118
Ringkasan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025;
1822);
6856); 2
6856);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023-2025.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
3
4
BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
BAB II
6 (2)KebijakanPembangunanIndustriPariwisatasebagaimanadimaksuddalam Pasal2ayat(8)hurufb,meliputi: a.peningkatankualitasdankeragamanproduk-produkusahaPariwisata; b.peningkatanfasilitasi,regulasi,daninsentif untukpengembanganusaha Pariwisata; c.penguatanstrukturusahaPariwisata;dan d.penguatankemitraanusahaPariwisatadanusahamikrokecildan menengahdalammendukung usahaKepariwisataan. (3)KebijakanPembangunanPemasaranPariwisatasebagaimanadimaksud dalamPasal2ayat(8)hurufc,meliputi: a.pemetaan,analisispeluangpasardanperintisanpemasarankepasar potensial; b.pemantapansegmenpasarWisatawanmassaldanpengembangan segmencerukpasardalammengoptimalkanpengembanganDestinasi Pariwisatadandinamikapasarglobal; c.pemantapansegmenpasarWisatawanmassal,denganfokus pengembangansegmenkeluargadankomunitas/tradisibudayadan pengembangansegmencerukpasardenganfokuspengembangansegmen UsahaPenyelenggaraanPertemuan, PerjalananInsentif,Konferensi,dan Pameran; d.pengembangandanpemantapancitraDaerahsebagaiDestinasi Pariwisata; e.pengembangancitraKepariwisataanDaerahsebagaiDestinasiPariwisata yangaman,nyamandanberdayasaing; f.peningkatanperanmediakomunikasipemasarandalammemasarkan danmempromosikanWisata; g.pengembangankemitraanpemasaranyang terpadu, sinergis, berkesinambungandanberkelanjutan; h.pendukungankebijakanpromosi penggerakWisatawan; dan i.pengembanganBadanPromosiPariwisataDaerah. (4)KebijakanpembangunanKelembagaanKepariwisataansebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(8)hurufdmeliputi: a.pengembanganorganisasiKepariwisataan;dan b.pembangunansumberdayamanusiaPariwisata.
(1)PelaksanaanRippardasebagaimanadimaksuddalamPasal2 diselenggarakansecaraterpadusesuaikewenanganolehPemerintah, PemerintahProvinsi,PemerintahDaerah, duniausaha,danmasyarakat. (2)Rippardamenjadipedomanbagi PembangunanKepariwisataanDaerah. (3)PenyusunanRippardaberpedomanpadaRencanaIndukPembangunan KepariwisataanNasionaldanRencanaIndukPembangunan KepariwisataanProvinsi.
UntukmenyinergikanpenyusunanRippadadenganRencanaInduk PembangunanKepariwisataanNasional danRencanaIndukPembangunan KepariwisataanProvinsi, sebagaimanadimaksuddalamPasal4, PemerintahDaerahdapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PemerintahProvinsi danMenteri. 7
Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi Pembangunan:
BAB III PEMBANGUNAN DPD
BAB III
Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
Bagian Ked ua Perwilayahan Pembangunan DPD
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
8
9
Arah kebijakan Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD meliputi:
Membuka PDF…
Undang-Undang