Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2024
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 87
Ringkasan
Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea
Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menetapkan: Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6914); DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN MINAHASAUTARA 1 2 3 -2 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADATDANPELESTARIANADATISTIADAT MINAHASATONSEA. 4. 5 Dengan Persetujuan Bersama 6 7. dan Dalamperaturan Daerahini,yangdimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara. BUPATI MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN: BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenanganDaerah. Lembaga Adatadalah lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan Imengacupada adatistiadat dan hukum adat masyarakatnya. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan Daerah dan berguna bagimasyarakatyangbersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. Adat Istiadat adalah seperangkat nilaiataunorma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat etnis Minahasa khususnya sub etnis Tonsea yang masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola, nilai dan perilaku dengan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Daerah. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat, kebiasaan-kebiasaan Tahun2024 tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2024Nomor77,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6914); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENMINAHASAUTARA dan BUPATIMINAHASAUTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHTENTANGPEMBERDAYAANLEMBAGA ADAT DANPELESTARIANADATISTIADATMINAHASATONSEA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamperaturanDaerahini,yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenMinahasaUtara. 2.BupatiadalahBupatiMinahasaUtara. 3.PemerintahDaerahadalahBupatisebagai unsur penyelenggarapemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah. 4.LembagaAdatadalahlembagakemasyarakatanbaikyang dibentukmaupunsecarawajar telahtumbuhdan berkembangdalamkehidupansejarahmasyarakatdengan wilayahhukum adat,mengurusdanmenyelesaikan berbagaipermasalahankehidupanyang berkaitandengan mengacupadaadatistiadatdanhukum adat masyarakatnya. 5.Pemberdayaanadalahupaya-upayauntukmembangun kemandirian, denganmendorong,memotivasidan membangkitkankesadaranakanpotensi yangdimiliki sertaberupayauntukmengembangkannyasehinggahalitu berperanpositifdalam pembangunanDaerahdanberguna bagimasyarakatyang bersangkutansesuaidengan tingkat kemajuandanperkembanganzaman. 6.AdatIstiadatadalahseperangkatnilai a tau norma,kaidah dankeyakinansosialyangtumbuhdanberkembang bersamaandenganpertumbuhandanperkembangan masyarakatetnisMinahasakhususnyasubetnisTonsea yang masihdihayatidandipeliharasebagaimana terwujud dalamberbagai pola,nilaidanperilakudengan mempertahankankebiasaan-kebiasaandalam kehid upan masyarakatDaerah. 7.Pelestarian adalahupayauntukmenjagadanmemelihara adat-istiadatdan nilai sosial budayamasyarakat,terutama nilai-nilaietikamoral dan adabyang merupakanintidari AdatIstiadat,kebiasaan-kebiasaandalam masyarakat,dan LembagaAdat agarkeberadaannya tetap terjagadan berlanjut.
9 dalam masyarakat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
BAB II
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:
BAB IV METODE PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT
BAB IV
Metode Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat adalah dengan merevitalisasi, mengatur dan mengoptimalkan peranan organisasi kemasyarakatan adat dan/atau Lembaga Adat yang telah ada melalui kebijakan Pemerintah Daerah. (2)
Kewenangan Pemerintah Daerah dalan rangka Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat adalah membuat kebijakan dan/atau regulasi sesuai dengarn potensi Adat Istiadat. BAB V PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT
BAB V
Pembentukan Lembaga Adat harus memperhatikan prinsip dasar antara lain keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, perlindungan mnasyarakat, agamna dan kearifan lokal.
dan
BAB IV METODE PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT
BAB IV
Metode Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat lstiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat adalah dengan merevitalisasi, mengatur dan mengoptimalkan peranan organisasi kemasyarakatan adat dan/atau Lembaga Adat yang telah ada melalui kebijakan Pemerintah Daerah.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat adalah membuat kebijakan dan/ atau regulasi sesuai dengan potensi Adat Istiadat. BABV PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen