DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nilai-nilai luhur adat istiadat dan lembaga adat merupakan salah satu modal sosial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pernyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 BUPATI MINAHASA UTARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT MINAHASA TONSEA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA, Menimbang: a. bahwa eksistensi masyarakat adat dengan adat istiadat dan lembaga adat di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari pola kehidupan sosial budaya masyarakat Minahasa Utara masa kint dimana identitas dan budaya masyarakat adat Minahasa khususnya sub etnis Tonsea di Kabupaten Minahasa Utara mulai tergeser seiring dengan perkembangan zaman dan arus glo balisasi;

b.bahwa nilai-nilai luhur adat istiadat dan lembaga adat merupakan salah satu modal sosial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3p

Menetapkan

Menetapkan: Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6914); DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN MINAHASAUTARA 1 2 3 -2 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADATDANPELESTARIANADATISTIADAT MINAHASATONSEA. 4. 5 Dengan Persetujuan Bersama 6 7. dan Dalamperaturan Daerahini,yangdimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara. BUPATI MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN: BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenanganDaerah. Lembaga Adatadalah lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan Imengacupada adatistiadat dan hukum adat masyarakatnya. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan Daerah dan berguna bagimasyarakatyangbersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. Adat Istiadat adalah seperangkat nilaiataunorma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat etnis Minahasa khususnya sub etnis Tonsea yang masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola, nilai dan perilaku dengan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Daerah. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat, kebiasaan-kebiasaan Tahun2024 tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2024Nomor77,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6914); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENMINAHASAUTARA dan BUPATIMINAHASAUTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHTENTANGPEMBERDAYAANLEMBAGA ADAT DANPELESTARIANADATISTIADATMINAHASATONSEA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamperaturanDaerahini,yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenMinahasaUtara. 2.BupatiadalahBupatiMinahasaUtara. 3.PemerintahDaerahadalahBupatisebagai unsur penyelenggarapemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah. 4.LembagaAdatadalahlembagakemasyarakatanbaikyang dibentukmaupunsecarawajar telahtumbuhdan berkembangdalamkehidupansejarahmasyarakatdengan wilayahhukum adat,mengurusdanmenyelesaikan berbagaipermasalahankehidupanyang berkaitandengan mengacupadaadatistiadatdanhukum adat masyarakatnya. 5.Pemberdayaanadalahupaya-upayauntukmembangun kemandirian, denganmendorong,memotivasidan membangkitkankesadaranakanpotensi yangdimiliki sertaberupayauntukmengembangkannyasehinggahalitu berperanpositifdalam pembangunanDaerahdanberguna bagimasyarakatyang bersangkutansesuaidengan tingkat kemajuandanperkembanganzaman. 6.AdatIstiadatadalahseperangkatnilai a tau norma,kaidah dankeyakinansosialyangtumbuhdanberkembang bersamaandenganpertumbuhandanperkembangan masyarakatetnisMinahasakhususnyasubetnisTonsea yang masihdihayatidandipeliharasebagaimana terwujud dalamberbagai pola,nilaidanperilakudengan mempertahankankebiasaan-kebiasaandalam kehid upan masyarakatDaerah. 7.Pelestarian adalahupayauntukmenjagadanmemelihara adat-istiadatdan nilai sosial budayamasyarakat,terutama nilai-nilaietikamoral dan adabyang merupakanintidari AdatIstiadat,kebiasaan-kebiasaandalam masyarakat,dan LembagaAdat agarkeberadaannya tetap terjagadan berlanjut.

8.Pengembangan adalah suatu upayayangterencana, terpadu, dan terarah agar adat,kebiasaan-kebiasaanp.,.. 9 dalam masyarakat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usuldan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
12.Hukum Tua adalah kepala desa di Kabupaten Minahasa Utara.
13.Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis yang benar benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola kehidupan sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
14.Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga agar nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat dapat tetap dipertahankan dan dikembangkan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga dan memelihara identitas budaya Daerah demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah dan bangsa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

a.metode Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat;
b.pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Adat.
c.susunan organisasi serta hubungan dan tata kerja Lembagay dalam masyarakat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
1. 9.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
2. 10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. 11.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
4. 12.Hukum Tua adalah kepala desa di Kabupaten Minahasa Utara.
5. 13.Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis yang benar- benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola kehidupan sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
6. 14.Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usu! leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga agar nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat dapat tetap dipertahankan dan dikembangkan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga dan memelihara identitas budaya Daerah demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah dan bangsa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

a.metode Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat;
b.pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Adat.
c.susunan organisasi serta hubungan dan tata kerja Lembagau Adat;
d.hak dan kewajiban ketua Lembaga Adat;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

BAB IV

METODE PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT

Pasal 4

Metode Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat adalah dengan merevitalisasi, mengatur dan mengoptimalkan peranan organisasi kemasyarakatan adat dan/atau Lembaga Adat yang telah ada melalui kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalan rangka Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat adalah membuat kebijakan dan/atau regulasi sesuai dengarn potensi Adat Istiadat.

BAB V

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

(1)Lembaga Adat dibentuk secara berjenjang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Daerah. Pembentukan Lembaga Adat harus memperhatikan prinsip dasar antara lain keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, perlindungan mnasyarakat, agamna dan kearifan lokal.
(3)Lembaga Adat Daerah merupakan majelis permusyawaratan adat yang dibentuk dengan menghimpun Lembaga Adat Kecamatan Desa/Kelurahan. dan
(4)Lembaga Adat Daerah dibentuk atas prakarsa Lembaga Adat Kecamatan, Lembaga Adat Desa/ Kelurahan, tokoh masyarakat Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(5)Lembaga Adat Kecamatan dibentuk atas prakarsa Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan tokoh masyarakat Kecamatan yang bersangkutan melalui musyawarah dan mufakat dengan difasilitasi oleh aparat Kecamatan.
(6)Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dibentuk atas prakarsa Badantokoh masyarakat, Permusyawaratan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan tokoh agama di Desa/ Kelurahan yang bersangkutan nelalui musyawarah dan mufakat atau berdasarkan kondisi Adat Istiadat yang ada atau yang pernah ada dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa/aparat Kelurahan.
(7)Pengurus Lembaga Adat Daerah dipilih dalam musyawarah Lembaga Adat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Adat;
1. d.hak dan kewajiban ketua Lembaga Adat;
2. e.pembinaan dan pengawasan; dan
3. f.pendanaan.

BAB IV

METODE PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT

Pasal 4

Metode Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat lstiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat adalah dengan merevitalisasi, mengatur dan mengoptimalkan peranan organisasi kemasyarakatan adat dan/atau Lembaga Adat yang telah ada melalui kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat adalah membuat kebijakan dan/ atau regulasi sesuai dengan potensi Adat Istiadat. BABV PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022