DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 203

Lembaga terkait

Ringkasan

memuat tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa, pemlihan, biaya pemilihan, masa jabatan, penyidikan, larangan, pemberhentian, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan desa oleh camat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DAN BUPATI MOJOKERTO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
14.Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam Wilayah Kabupaten Mojokerto.
15.Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten Mojokerto dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
16.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
17.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
19.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
20.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
21.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
25.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa bersangkutan.
26.Penyaringan adalah suatu upaya untuk meneliti kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa.
27.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenaranya serta ditambah dengan pemilih baru.
28.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
29.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
30.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
32.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan APB Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. i.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. l.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
(5)Jenis dan besaran tunjangan, penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Peraturan Bupati;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

a.Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
b.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan:
1. a.Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
2. b.Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan interval paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, Bupati berwenang menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.
(6)Dalam hal tidak dimungkinkan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal yang telah ditetapkan, Bupati berwenang merubah jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
1. a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
5. e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
(3)Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
2. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
3. c.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
4. d.penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
5. e.pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari; dan
6. f.masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
(4)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
(5)Tahapan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
1. a.laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
2. b.laporan BPD mengenai calon terpilih dilampiri Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
3. c.Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
4. d.Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
(6)Setiap tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dan selanjutnya BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan di tingkat Desa dan tingkat Kabupaten. Paragaraf 1 Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten

Isi peraturan

Teks203PDFHirarki

Memuat teks peraturan…