Pemerintah Kota Mojokerto
Pemerintah Kota Mojokerto memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan otonomi daerah, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini berperan signifikan dalam mewujudkan visi "Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera, dan Berkelanjutan" bagi seluruh warga Kota Mojokerto. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penetapan regulasi daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta implementasi program strategis di bidang infrastruktur, ekonomi lokal, dan pelayanan publik digital. Pemerintah Kota Mojokerto juga berperan aktif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan iklim investasi di daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto
Pemerintah Kota Mojokerto memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi "Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera, dan Berkelanjutan".
Ruang lingkup Pemerintah Kota Mojokerto mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah terlibat dalam berbagai isu strategis yang berkaitan dengan perizinan, tata ruang, lingkungan hidup, dan ketertiban umum.
Intervensi program strategis Pemerintah Kota Mojokerto mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal melalui dukungan UMKM. Inovasi digital juga didorong untuk mempermudah akses layanan masyarakat, termasuk pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan.
Pemerintah Kota Mojokerto berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, seperti pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan peningkatan iklim investasi. Kontribusi ini juga meliputi ketahanan pangan dan transformasi digital, memastikan kebijakan nasional terwujud di tingkat lokal.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Mojokerto untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga pengurusan perizinan usaha dan pembayaran pajak daerah. Pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pengaduan dan informasi publik juga merupakan bagian dari interaksi warga dengan pemerintah kota.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang kompleks, Pemerintah Kota Mojokerto memiliki struktur organisasi yang luas untuk menjalankan mandatnya. Fokus utamanya adalah pada pelayanan publik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis. Peranannya vital dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal dan memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025
perubahan APBD TA 2025 Kota Mojokerto
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah; 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A; 3. Ketentuan Pasal 7 diubah;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2021
Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pemakaman meliputi: a. Penataan tempat pemakaman; b. Penyediaan tempat pemakaman; c. Krematorium jenazah; d. Pemakaman jenazah; e. Perizinan; f. Pembinaan dan pengawasan; g. Sistem informasi tempat pemakaman; h. Pemakaman dalam kondisi khusus.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.570.155.645.307,00 bertambah sejumlah Rp. 299.727.700.943,60 sehingga menjadi Rp. 2.869.883.346.250,60
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019: Pendapatan Rp 2.513.655.645.307,00 Belanja dan Transfer Rp 2.570.155.645.307,00 Defisit (56.500.000.000) Pembiayaan Netto Rp. 56.500.000.000 Silpa Rp. 0,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018
Mengatur tentang ketentuan pemberian ASI Eksklusif Kota Mojokerto yang meliputi: a. Tanggung jawab pemerintah daerah; b. Air Susu Ibu Eksklusif; c. Pembinaan dan pengawasan; d. Sanksi dan larangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 2 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10, angka 11 dan angka 12 dihapus; 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus; 3. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c diubah dan huruf d dihapus; 4. Ketentuan Pasal 31 dihapus. 5. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A;