DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, pengangkatan, pemberhentian, dan kedudukan hukum perangkat desa di wilayah Kabupaten Mojokerto

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan :

6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
9.Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi jalannya proses pengangkatan Perangkat Desa.
10.Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa untuk mendapatkan calon perangkat desa.
11.Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan yang telah memenuhi persyaratan.
12.Penyaringan atau seleksi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap calon perangkat desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 6

(1)Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan, dalam hal ada jabatan Perangkat Desa yang lowong.
(2)Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
1. a.ketua, merangkap anggota;
2. b.sekretaris, merangkap anggota;
3. c.bendahara, merangkap anggota;
4. d.anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.seksi pelaksanaan; dan
2. b.seksi pengawasan.
(4)Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:

a.merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
b.menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
c.melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
d.melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon Perangkat Desa;
e.menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
f.menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa;
g.mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
h.membuat Berita Acara dan melaporkan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa;

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat anggota Panitia Pengangkatan yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten.
(2)Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
2. b.menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama rangkaian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
3. c.membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan kepada Bupati.

Pasal 10

(1)Untuk menjadi Perangkat Desa adalah warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
6. f.untuk calon Kepala Dusun dipersyaratkan warga dusun yang telah bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.berkelakuan baik;
9. i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…