DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10, angka 11 dan angka 12 dihapus; 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus; 3. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c diubah dan huruf d dihapus; 4. Ketentuan Pasal 31 dihapus. 5. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/ 9/2014
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tardisional dan Penataan Pasar Modern di Propinsi Jawa Timur;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10, angka 11 dan angka 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa berikut perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mojokerto
5.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto.
6.Dihapus.
7.Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan.
8.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
10.Dihapus.
11.Dihapus.
12.Dihapus.
13.Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
14.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
15.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimilki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/mikro, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui mekanisme tawar menawar.
16.Pasar Kerjasama adalah bentuk pasar yang dikelola dengan kerjasama antara pemerintah daerah, badan usaha swasta, koperasi atau antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa atau antar pemerintah desa, dan atau bersama kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi suatu wilayah tertentu dengan mekanisme yang sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara pihak yang terlibat.
17.Pasar Desa adalah pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintahan desa dan atau bersama masyarakat yang melingkupi suatu wilayah di desa di wilayah Kabupaten Mojokerto yang bersifat permanen serta menjadi bagian dari sumber pendapatan asli desa.
18.Pasar Kabupaten adalah Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana pengelolaan, bersifat permanen dan menjadi salah satu sarana kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi bagian sumber retribusi daerah (PAD).
19.Pasar khusus adalah jenis pasar tradisional yang memiliki karakteristik khusus misalkan pasar hewan, pasar burung atau memiliki kekhasan lainnya misalkan pasar barang antik.
20.Pasar Grosir/ Kulakan adalah jenis pasar yang digunakan sebagai kulakan para pedagang, dengan jenis barang terutama hasil produksi home industry/ manufaktur.
21.Pasar Insidentil adalah jenis pasar tradisional yang bersifat temporer/insidentil misalkan pada hari-hari tertentu dalam pasaran Jawa (wage, kliwon, legi, pahing, pon) atau bazaar..
22.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
23.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
24.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
25.Luas lantai penjualan adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/ selling space, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
26.Pengelola jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang outlet yang merupakan jaringannya.
27.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada pasar tradisional, toko, toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui proses transaksi dan atau kerjasama usaha.
28.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
29.Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barangbarang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
30.Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
31.Pembinaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
32.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah Kabupaten Mojokerto, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta antar pusat perbelanjaan dan toko modern.
33.lzin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
34.Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
35.Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
37.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
38.Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat- syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/ Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
39.Peraturan Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
40.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
41.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
42.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
43.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata- rata rendah.
44.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
45.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
2.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
1. a.hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
2. b.dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(2)Supermarket dan Departement Store :
1. a.dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
2. b.dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan daerah.
(3)Minimarket berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dan jalan kolektor.
(4)Dihapus.
(5)Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, dengan memperhatikan analisis sosial, ekonomi dan lingkungan.

3.Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c diubah dan huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :

a.minimarket berjarak minimal 500 m dari Pasar Tradisional;
b.supermarket dan Departement Store berjarak minimal 1000 m dari Pasar Tradisional yang terletak dipinggir jalan kolektor/ jalan arteri;
c.hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 1500 m dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/ jalan arteri;
d.Dihapus.
e.penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan.
1. 4.Ketentuan Pasal 31 dihapus.
2. 5.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, istilah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, pasar tradisional harus dibaca pasar rakyat dan toko modern harus dibaca toko swalayan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 11 Juli 2016 BUPATI MOJOKERTO, ttd. MUSTOFA KAMAL PASA Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 11 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. HERRY SUWITO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 106-2/2016

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 42A

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 42A

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012