DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur secara rinci proses pembentukan BPD, mekanisme pengisian keanggotaan (termasuk keterwakilan wilayah dan perempuan), masa jabatan, hak keuangan (tunjangan), serta hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pera turan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan Menetapkan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

BADAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto. 4 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 7 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8.Hari adalah hari kerja. BABII KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 3

(1)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, keterwakilan perempuan, wilayah, dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan sebagai berikut:
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 2 .500 (dua ribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5 .000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 4

( 1) Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b . memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e . bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatu r dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pernilihan secara langsung a tau musyawarah perwakilan dengan rnenjarnin keterwakilan perernpuan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia Pengisian Anggota Sadan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengisian keanggotaan Sadan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Supati.

Pasal 6

( 1) Panitia pengis1an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Sadan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Sadan Permusyawaratan Desa berakhir.

(2)Panitia pengisian menetapkan calon anggota Sadan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama a tau lebih dari anggota Sadan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Sadan Permusyawaratan Desa berakhir.

Pasal 7

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Sadan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengis1an menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Sadan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) .

Pasal 8

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Sadan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Sadan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pasal 9

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota Sadan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Pasal 10

( 1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya basil pemilihan langsung atau musyawarah dari panitia peng1s1an untuk diresmikan oleh Bupati.

(2)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan.
(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, seJUJur-JuJurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 11

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena: a . meninggal dunia;
1. b.permintaan sendiri; atau
2. c.diberhentikan.
(2)Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c karena:
1. a.berakhir masa keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. d.melanggar larangan dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…