DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dan peredarannya. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. kewenangan pemerintah daerah; b. hak dan kewajiban masyarakat; c. hak dan kewajiban pelaku usaha; d. klasifikasi minuman beralkohol; e. pengendalian minuman beralkohol; f. pengawasan minuman beralkohol; g. TP2MB; h. pelaporan; i. larangan; j. penertiban; k. pembinaan; l. partisipasi masyarakat m. sanksi administratif n. ketentuan penyidikan; dan o. ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan minuman berlakohol sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
7.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
8.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan /Nomor 06/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
12.Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat TP2MB adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol.
13.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.
15.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol /etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
16.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum.
17.Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah orang dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat yang telah ditetapkan.
18.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19.Hotel, restoran, dan bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
20.Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
21.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SITU-MB adalah surat izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, dan badan untuk untuk memperoleh tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan, khusus untuk tempat usaha minuman beralkohol.
23.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
24.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
25.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
26.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
28.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berdasarkan asas:

a.keamanan;
b.kesehatan masyarakat;
c.ketentraman masyarakat;
d.ketertiban umum;
e.kepastian hukum; dan
f.perlindungan kepentingan umum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
b.memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah;
c.memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan
d.menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan pemerintah daerah;
b.hak dan kewajiban masyarakat;
c.hak dan kewajiban pelaku usaha;
d.klasifikasi minuman beralkohol;
e.pengendalian minuman beralkohol;
f.pengawasan minuman beralkohol;
g.TP2MB;
h.pelaporan;
i.larangan;
j.penertiban;
k.pembinaan;
l.partisipasi masyarakat
m.sanksi administratif
n.ketentuan penyidikan; dan
o.ketentuan pidana.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung selain TBB;
b.menerbitkan SIUP-MB dan SITU-MB;
c.melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal daerah;
d.melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
e.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Hak masyarakat antara lain:

a.hak atas keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum terhadap praktek peredaran minuman beralkohol di daerah;
b.hak atas informasi yang jelas, dan jujur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; dan
c.hak untuk mendapatkan penyelesaian masalah atas keluhan terhadap peredaran minuman beralkohol yang menimbulkan dampak negatif dan keresahan di masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

Setiap Masyarakat wajib melaporkan setiap tindakan dan/atau kejadian yang ditimbulkan dari penggunaaan dan/atau konsumsi minuman beralkohol yang mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009