DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH, PELAKSANAAN FASILITASI P4GNPN, PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI, TIM TERPADU P4GNP, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, SANKSI, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan berpotensi disalahgunakan yang berdampak bagi sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa;
b.bahwa untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah peredaran gelap dan penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
c.bahwa Bupati berwenang melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diperlukan pedoman yang berlaku di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; ... Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); •
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 ten tang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);-
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMOJOKERTO DAN BUPATIMOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKADAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
6.Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
7.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8.Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
9.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/ atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
13.Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
14.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
15.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
17.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
18.Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
19.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
20.Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
21.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
22.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pad a Perangkat Daerah.
23.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten.
24.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25.Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mojokerto.
26.HoteljPenginapan adalah disediakan bagi orang bangunan untuk khusus dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, danj'atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
27.Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan Zatau masyarakat umum.
28.Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
29.Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
30.Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut desa bersinar adalah Satuan wilayah setingkat Kelurahan / Desa yang memiliki kreteria terten tu dimana terdapat pelaksanaan program Fasilitasi P4GNPN yang dilaksanakan secara masif.
31.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
32.Satuan Tugas DesajKelurahan Bersih Narkoba yang selanjutnya di sebut Satgas Desa/Kelurahan Bersinar adalah Satgas yang dibentuk di desa dan kelurahan.
33.Pelaku Usaha adalah pemilik, pengelola dan Zatau penanggungjawab tempat usaha, tempat hiburan, hotef/penginapan, pemondokan dan Zatau rumah susun apartemen/rumah koso

(1)Fasilitasi P4GNPN dimaksudkan untuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi P4GNPN.
(2)Fasilitasi F4GNPN bertujuan untuk: a Membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba; h Meniadakan darr/utau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
1. c.Melakukan tindakan nyata meminim alisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu penyalahgunaan narkoba; d Melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
2. e.Membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Fasilitasi P4GNPN di Daerah; f Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan Zatau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(1)Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPNadalah melaksanakan:
1. a.Penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Fasilitasi P4GNPN;
2. b.Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme P4GNPNpada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
3. c.Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif P4GNPN;
4. d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;
5. e.Pemberian bantuan teknis, Fasilitasi P4GNPN, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi; dan
6. f.Penyediaan data fasilitasi P4GNPN. BABIV PELAKSANAANFASILITASIP4GNPN Umum Pasal 5
(1)Bupati melakukan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD yang ditunjuk oleh Bupati yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(4)Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
(5)Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN dilaksanakan oleh Kepala Desa. di Desa Pasal 6 Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 masing-masing menyusun rencana aksi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPNyang dilaksanakan setiap tahun.

BAB III

TUGAS DANWEWENANGPEMERINTAHDAERAH Pasal 4

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GNPNdi Daerah melalui:
1. a.Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.Perencanaan program kerja dalam upaya tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.Pembangunan sistem informasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. d.Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasanjwilayah tertentu.
(3)Perencanaan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4)Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .
(5)Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan larangan dan dampak buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan penyalahgunaan Narkoba diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dalam rangka Fasilitasi P4GNPNdi Daerah melalui :
1. a.Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
2. b.Bekerjasama dengan instansi vertikal, satuan pendidikan dan/ atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
3. c.Membangun saran a prasarana dan sumberdaya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;
4. d.Melakukan pengawasan terhadap unsur BUMN, BUMD satuan pendidikan, pelaku usaha dan masyarakat;
5. e.Melakukan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan, BUMN, BUMD satuan pendidikan, pelaku usaha dan masyarakat; dan
6. f.Pelibatan satuan pelaksana tugas anti narkoba.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai antisipasi dini penyalahgunaan Narkoba diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh rumah sakit Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), rumah sakit Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sarna dengan instansi vertikal dan/ atau lembaga swasta.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Masyarakat berpartisipasi dalam Fasilitasi P4GNPN.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.Melaporkan kepada OPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan/ atau korban baru;
2. b.Melaporkan jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan/ atau korban Penyalahgunaan Narkoba yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan penyalahgunaan;
3. c.Memberikan dukungan, semangat dan bantuan masyarakat bagi Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan/ atau korban Penyalahgunaan Narkoba yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat;
4. d.Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;
5. e.Membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah secara preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
6. f.Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah beserta keluarganya;
7. g.Terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan/ atau
8. h.Melaksanakan rehabilitasi sosial.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan Iatau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atas permohonan dari pecandu narkotika.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penempatan pecandu dan/ atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai tersangka darr/atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis darr/ atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis darr/ atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.

Pasal 12

Penyalahguna, Pecandu dan / atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan I atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengiku tsertakan masyarakat.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Penyalahguna, Pecandu dan Iatau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis darr/ atau rehabilitasi sosial untuk :
1. a.Memperoleh kesempatan kerja;
2. b.Melanjutkan jenjang pendidikan; dan
3. c.Pembinaan mental dan hubungan sosial.
(2)Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang ketenagakeIjaan.
(3)Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh OPO yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
(4)Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh OPO yang membidangi urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pasal 14

(1)Pemilik, pengelola dan Zatau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel /penginapan, pemondokan dan rumah susun apartemen Zrumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GNPNdi Daerah.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
1. a.Pemasangan papan pengumuman dan/ atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
2. b.Melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatarr/ tindakan darr/atau kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 15

(1)Bupati memberikan penghargaan kepada setiap orang, pelaku usaha, instansi pemerintah, dan lembaga swasta yang berpartisipasi dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/ atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABV PENDAMPINGANDANADVOKASI

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan kepada:
1. a.Pecandu narkoba yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui test urine dan/ atau tes darah;
2. b.Pecandu narkoba yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
3. c.Pecandu narkoba yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan advokasi kepada:
1. a.Pecandu narkoba yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui test urine dan/ atau tes darah;
2. b.Pecandu narkoba yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.Pecandu narkoba yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
4. d.Keluarga dari pecandu narkoba.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Bupati membentuk Tim Terpadu P4GNPN di Daerah dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.
(3)Tim Terpadu P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.Menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
2. b.Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah;
3. c.Menyusun laporan setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pelaksanaan Fasilitasi P4GNPNdi Daerah; dan
4. d.Melaksanakan tindakan pengawasan kepada Produsen dan Penjual Prekursor Narkotika.
(4)Tim Terpadu P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.Menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
2. b.Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan; dan
3. c.Menyusun laporan setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan.

BAB VII

MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN

Pasal 18

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah.
(2)Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap rencana aksi Daerah di kecamatan dan desa Zkelurahan.

Pasal 19

(1)Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPNkepada Gubernur. .,
(2)Carnat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di kecarnatan kepada Bupati melalui OPD yang yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Kepala Desa/Iurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Desa/Icelurahan kepada Bupati melalui Carnat.
(4)Pelaporan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap 6 (enarn) bulan sekali.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…