DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Nama, Logo, Lambang, Tempat Kedudukan, dan Tujuan; Tujuan; Modal; Organ Perumdam; Kepegawaian; Dana Pensiun; Tahun Buku dan Pelaporan; Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Usaha; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah kepada Perumdam; Kepailitan Perumdam; Pembinaan dan Pengawasan Perumdam; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: LAN RAKYAT DAERAH KABUPATENMOJOKERTO DAN BUPATIMOJOKERTO Dengan Persetujuan Bersama 13 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsisdi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 701); 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1400); 16 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor700); 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1703); Menetapkan DEWANPERW ( 1) engan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air inum yang didirikan dengan Peraturan Daerah ingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir engan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1992 ntang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 4 ahun 1980 diubah status hukumnya menjadi " ERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

BAB II

, LOGO, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN TUJUAN

Pasal 2

adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PERUMDAMadalah badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air min um.
6.Direksi adalah Direksi PERUMDAM.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, Cadangan Tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
10.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
11.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
12.Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAMadalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaan.
13.Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
14.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. BABIV MODAL

Pasal 5

(1)odal dasar PERUMDAMterdiri atas:

BAB ILL

TUJUAN

Pasal 4

Tu uan pendirian PERUMDAM:

a.Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya sebagai penyelenggara SPAMdi Daerah;
b.Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup;
c.Mencegah masyarakat atau perorangan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAMseperti pemanfaatan dan pengambilan air dari sumber dan air bawah tanah (ABT) untuk dikomersilkan tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
d.Melaksanakan pembinaan operasional dan manajemen kepada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)dan Water and Sanitation for Low Income (WSLIC)tentang kemungkinan dikembangkan menjadi Sub. Unit Perumdam;
e.Memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
f.Turut serta meningkatkan perekonomian Daerah;

Pasal 3

(1)PERUMDAMberkedudukan di wilayah Daerah.
(2)Dalam mengembangkan usahanya, PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah Daerah dengan ersetujuan Bupati selaku KPM.
(3)PERUMDAMdapat melakukan pengembangan unit usaha termasuk didalamnya mendirikan anak erusahaan yang diatur dalam Peraturan Bupati selaku PM. MOJOPAHIT MOJOKERTO".
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Logo atau Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1) ewan pengawas berasal dari unsur independen dan nsur lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ang diangkat oleh Bupati selaku KPM.

(2)nsur independen terdiri atas : . Anggota pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMDyang telah menyelesaikan masa jabatannya; . Pensiunan pegawai BUMD; . Mantan Direksi BUMD;dan . Eksternal BUMDselain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
(3)nsur independen yang dimaksud pada ayat (2) erupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada ubungan bisnis dengan Direksi. BABV ORGAN PERUMDAM

Pasal 6

Or an PERUMDAMterdiri dari:

a.upati selaku KPM;
b.ewan pengawas; dan
c.ireksi.
a.Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
b.Modal Awal/Dasar PERUMDAM dan modal disetor yang telah dilakukan sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 20.906.556.797,-

(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)PERUMDAM dapat memperoleh tambahan modal ang bersumber dari: . Penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/ atau . Hibah/bantuan/pinjaman dari pihak lain yang sah.
(3)Pemenuhan Kecukupan Modal dasar dan Modal bahan atau modal disetor merupakan kekayaan aerah yang terpisahkan dilakukan sesuai dengan rasio ecukupan modal berdasarkan Rencana Bisnis erusahaan dan diatur dalam Peraturan Daerah entang Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDAM.
(4)umber modal PERUMDAMterdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(5)enyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada yat (4) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/ atau
2. b.konversi / pengambilalihan dari pinjaman.

Pasal 9

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan maksimal sama dengan jumlah Direksi.
(2)Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
(3)AnggotaDewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika lebih dari satu orang, maka diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

( 1) Pengisian Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan seleksi dengan syarat sebagai berikut :

a.Sehat jasmani dan rohani;
b.Memiliki keahlian, integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PERUMDAM;
c.Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d.Memahami manajemen PERUMDAMyang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
e.Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f.Berijazah minimal S-1 (Strata satu);
g.Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h.Tidak pernah dinyatakan pailit;
i.Tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j.Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k.Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/ atau Calon AnggotaLegislatif.
1. 1.Tidak terikat hubungan keluarga dengan KPMatau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sama derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan persyaratan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)nsur lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat erdiri dari atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak ertugas melaksanakan pelayanan publik.
(5)atas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam uluh lima) tahun.

Pasal 13

(1)ntuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas ebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat ibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan eputusan Ketua Dewan Pengawas.
(2)embentukan Sekretariat Dewan Pengawas ebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan emampuan keuangan PERUMDAM.

Pasal 12

De an Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana di aksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang :

a.Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDAM;
b.Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku KPM;
c.Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDAM;dan
d.Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi epada Bupati selaku KPM.
e.embuat risalah rapat dan notulen sejenis dalam angka pengawasan untuk dilaporkan kepada Bupati elaku KPM. Paragraf2 Tugas dan Wewenang

Pasal 11

De an Pengawas mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PERUMDAM;
b.Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPMdiminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDAM;dan
c.Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PERUMDAMyang dibuat Direksi kepada Bupati selaku KPMuntuk mendapatkan pengesahan.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…