DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; b. pengadaan Cadangan Pangan; c. pengelolaan Cadangan Pangan; d. penyaluran Cadangan Pangan; e. krisis pangan; f. Sistem Informasi Pangan; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041 ); 8 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7 /2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi;
11.Peraturan Menteri Pertanian 11/Permentan/KN.130/4/2018 Penetapan Jumlah Cadangan Beras; Nomor tentang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2 . Pemerintah adalah pemerintah pusat.
3.Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
5.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
10.Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
11.Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar m1n1mum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
12.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
13.Pangan Pokok adalah adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan local.
14.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17.Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun di Kabupaten Mojokerto yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
18.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Mojokerto yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19.Kelompok lumbung pangan adalah kelembagaan Cadangan Pangan yang dibentuk oleh masyarakat dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, dan rawan pangan pasca bencana;
2. b.meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, dan rawan pangan pasca bencana; dan
3. c.memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, dan rawan pangan pasca bencana.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini untuk :
1. a.mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama Pangan Pokok dan Pangan Lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. b.mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; dan
3. c.mengantisipasi dampak Krisis Pangan di Daerah.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

( 1) Sasaran dalam Peraturan Daerah ini adalah Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

a.masyarakat yang mengalami rawan pangan transien;
b.masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis;
c.masyarakat yang mengalami rawan pangan pasca bencana alam;
d.masyarakat yang mengalami gagal panen;
e.masyarakat yang mengalami kekeringan;
f.masyarakat yang mengalami kemiskinan; dan/atau
g.masyarakat yang mengalami gejolak harga dengan jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 gram per jiwa/per hari untuk paling lama 60 hari dan/ atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
2. b.pengadaan Cadangan Pangan;
3. c.pengelolaan Cadangan Pangan;
4. d.penyaluran Cadangan Pangan;
5. e.krisis pangan;
6. f.Sistem lnformasi Pangan;
7. g.pembinaan dan pengawasan; dan
8. h.peran serta masyarakat.

BAB IV

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

( 1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati.

(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.produksi Pangan Pokok tertentu di Daerah;
2. b.kebutuhan konsumsi masyarakat;
3. c.pertumbuhan jumlah penduduk;
4. d.perhitungan susut mutu danjumlah saat disimpan;
5. e.potensi pangan Daerah;
6. f.kebutuhan penanggulangan situasi darurat; dan/atau
7. g.kerawanan Pangan di Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan rumus : 80% x Cadangan Pangan Provinsi Jawa Timur x Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyelenggarakan :

a.pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; b . pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan c . penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

( 1) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/ a tau kelompok lumbung pangan di Daerah.

Pasal 8

(1)Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa berdasarkan usulan kepala desa.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.produksi Pangan Pokok Tertentu di desa;
2. b.kebutuhan konsumsi penduduk setempat;
3. c.potensi pangan desa;
4. d.kebutuhan penanggulangan situasi darurat; dan/ a tau
5. e.kerawanan pangan di Daerah.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
(2)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
2. b.pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
3. c.penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 10

(1)Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau kelompok lumbung pangan di Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(2)Pemerintah Desa dapat mengakhiri perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/ atau kelompok lumbung pangan, apabila :
1. a.tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian; dan/atau
2. b.melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bu pati. BABV PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…