DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Mojokerto

regulasi_utama

Ringkasan

rincian APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Scan Barcode Untuk Validasi Dokumen 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
9.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
11.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
14.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
15.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.597.891.456.477,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.437.891.456.477,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
b.Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.597.891.456.477,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Defisit sebesar (Rp160.000.000.000,00) (seratus enam puluh miliar rupiah);
c.Pembiayaan Daerah, meliputi:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah); dan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), Jumlah pembiayaan Neto sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.437.891.456.477,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), bersumber dari:

a.PAD; dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp881.788.747.477,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain PAD yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp529.754.606.200,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.074.446.427,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.967.017.606,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh belas ribu enam ratus enam rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.992.677.244,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.556.102.709.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar seratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer antardaerah.
(2)Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.427.904.964.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.197.745.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.597.891.456.477,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.876.513.452.873,50 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja Hibah; dan
5. e.belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp916.118.720.684,00 (sembilan ratus enam belas miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp854.617.402.698,50 (delapan ratus lima puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.583.449.791,00 (seratus empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.184.879.700,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 8

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp246.194.825.232,50 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal tanah;
2. b.Belanja Modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja Modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan;
5. e.Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja Modal aset lainnya.
(2)Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.408.732.300,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
(3)Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.599.244.742,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
(4)Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.271.645.227,50 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma lima puluh rupiah).
(5)Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp79.100.560.663,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
(6)Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.799.646.200,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.996.100,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.614.644.285,00 (lima miliar enam ratus empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp469.568.534.086,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.310.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp402.258.534.086,00 (empat ratus dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah).

Pasal 11

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah), terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah), diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya.
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…