DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas: a. Fasilitasi Pesantren; b. Fasilitasi Pendidikan Diniyah Nonformal; dan c. Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Fasilitas Pesantren; 5. Fasilitas Pendidikan Diniyah Nonformal; 6. Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 7. Penghargaan; 8. Forum Komunikasi Pesantren; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Pendanaan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pesantren di wilayah Kabupaten Mojokerto perlu difasilitasi agar terus berkembang dan menjadi wadah bagi pendidikan anak, wadah bagi para ulama untuk berdakwah, dan menjadi wadah pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat secara umum;
b.bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah melalui kebijakan dapat memberikan fasilitasi guna mendukung pengembangan pesantren;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DAN Menetapkan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: PERATURAN PESANTREN. DAERAH TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

FASILITASI Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Pesantren, adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning (kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di Pesantren) atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
6.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
7.Pendidikan Diniyah Nonformal adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan al qur'an, majelis taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal di Daerah.
8.Fasilitasi adalah bentuk-bentuk pemberian dukungan dari Pemerintah Daerah kepada pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan pengaturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah guna mendukung pengembangan pesantren di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.untuk menjamin penyelenggaraan serta pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
b.untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren dan Pendidikan Diniyah Nonformal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.Fasilitasi Pesantren;
b.Fasilitasi Pendidikan Diniyah Nonformal; dan
c.Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB IV

FASILITASI PESANTREN

Pasal 5

Fasilitasi Pesantren terdiri atas: a pondok pesantren atau asrama pesantren; h masjid atau musala pesantren; c Pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah; dan d Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok pesantren atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi masjid atau musala pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah melalui pemberian dukungan:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat, berupa:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan; dan/ atau
5. e.perizinan pendirian pesantren.
(2)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/ atau lembaga/ organisasi keagamaan dalam pelaksanaan kerjasama program dan pelatihan keterampilan untuk Pesantren.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

Pasal 10

(1)Selain memfasilitasi Pesantren, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan diniyah nonformal.
(2)Fasilitasi pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.pengkajian kitab;
2. b.majelis taklim;
3. c.Pendidikan Al Qur'an;
4. d.Diniyah Takmiliyah; atau
5. e.bentuk lain yang sejenis.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019