DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengenai petunjuk teknis perjanjian kinerja , pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja di kabupaten Mojokerto . Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; maksud dan tujuan ; ruang lingkup ; penyelenggaraan Sakip ; perjanjian kinerja pemerintah daerah dan SKPD / Unit kerja ; pelaporan kinerja pemerintah daerah dan SKPD / unit kerja ; tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah daerah ; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan 5. 6. 7. 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta.h (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/ 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; MEMUTUSKAN : PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Mojokerto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto;
5.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6.lndikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8.Unit Kerja adalah tempat bagi pegawai dalam menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
9.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan lnclikator Kinerja.
10.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasa.rkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).
11.Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
12.Pelaporan reviu adalah Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.
13.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
14.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
15.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
16.Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih.
17.Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten.
18.Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

BAB II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.sebagai wujud nyata komitmen anta.ra penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. b.menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. c.sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. d.sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. e.sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
6. f.memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
7. g.sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
8. h.membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
9. i.memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan basil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a.perjanjian kinerja pemerintah daerah dan SKPD/unit kerja;
b.pelaporan kinerja pemerintah daerah dan SKPD/unit kerja; 1) format laporan kinerja. 2) penyampaian laporan kinerja. 3) pengukuran kinerja. 4) indikator kinerja. 5) indikator kinerja utama. 6) pengumpulan data kinerja.
c.tata cara reviu atas laporan kinerja.

BAB IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Pasal 4

( 1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan La.poran Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ·

(2)Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Pasal 6

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

a.rencana strategis;
b.perjanjian kinerja;
c.pengukuran kinerja;
d.pengelolaan data kinerja;
e.pelaporan kinerja; dan
f.reviu dan evaluasi kinerja. BABV PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD/UNIT KERJA

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
(2)Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat setelah dokumen anggaran disahkan.
(3)Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.
(4)Dalam hal penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. b.Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
3. c.Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah; dan
4. d.Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)terdiri dari Pemyataan Perjanjian Kinerja dan La.mpiran Perjanjian Kinerja.
(6)Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pemyataan dan lampiran yang berisi sasaran strategis, dan indikator kinerja utama Pemerinta.h Daerah.
(7)Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
(8)Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.spesifik (specific);
2. b.dapat terukur (measurable);
3. c.dapat dicapai (attainable);
4. d.berjangka waktu tertentu (time bound); dan
5. e.dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).
(9)Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disepakati oleh Bupati dan pimpinan SKPD.
(10)Format pemyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)wajib dilampiri dokumen Perjanjian Kinerja SKPD.
(2)Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) disampaikan Bupati kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 9

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a.terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b.perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan/ atau
c.perubahan preoritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen Perjanjian Kinerja SKPD setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran diserahkan.
(2)Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. b.Dokumen Rencana Strategis;
3. c.Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
4. d.Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan
5. e.Dokumen Penganggaran dan/ atau Pelaksanaan Anggaran.
(3)Pemerintah Kabupaten menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
(4)Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
(2)memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran.
(5)Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud disepakati oleh Bupati dan pimpinan SKPD.
(6)Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 7 ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan SKPD/Unit Kerja.
(2)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani Bupati dan pimpinan SKPD /Unit Kerja, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto.
(3)Perjanjian Kinerja Intern SKPD disusun secara berjenjang mulai Kepala SKPD sampai dengan Staf.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…