DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur beberapa perubahan: 1. Mengubah beberapa isi pasal 1 tentang ketentuan umum; 2. Menambahkan pasal 15A sampai dengan 15 F tentang pengelolaan, revitalisasi dan klasifikasi pasar rakyat; 3. Menambahkan pasal 37A tentang partisipasi masyarakat dan 37B tentang penghargaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan, pembinaan, penataan serta pemberdayaan khususnya terhadap pasar rakyat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan/ Tako Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 perlu diubah kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan/ Tako Modern; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M- DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
18.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan/ Tako Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabu paten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DAN BUPATIMOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL SERT A PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. Pasall Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pu sat Perbelanjaan/ Tako Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 1 diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1, di antara Angka 2 dan Angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni Angka 2a, di antara Angka 25 dan Angka 26 disisipkan 2 (dua) angka, yakni Angka 25a dan Angka 25b, dan setelah Angka 45 ditarnbahkan 1 (satu) angka yakni Angka 46 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2a.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa berikut perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mojokerto
5.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto.
6.Dihapus.
7.Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/ atau jasa dengan disertai imbalan.
8.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki basil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
10.Dihapus. 1 1 . Dihapus.
12.Dihapus.
13.Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yangb bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
14.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
15.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Oaerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimilki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/mikro, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui mekanisme tawar menawar.
16.Pasar Kerjasama adalah bentuk pasar yang dikelola dengan kerjasama antara pemerintah daerah, badan usaha swasta, koperasi atau antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa atau antar pemerintah desa, dan atau bersama kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi suatu wilayah tertentu dengan mekanisme yang sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara pihak yang terlibat .
17.Pasar Desa adalah pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintahan desa dan atau bersama masyarakat yang melingkupi suatu wilayah di desa di wilayah Kabupaten Mojokerto yang bersifat permanen serta menjadi bagian dari sumber pendapatan asli desa.
18.Pasar Kabupaten adalah Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana pengelolaan, bersifat permanen dan menjadi salah satu sarana kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi bagian sumber retribusi daerah (PAD).
19.Pasar khusus adalah jenis pasar tradisional yang memiliki karakteristik khusus misalkan pasar hewan, pasar burung atau memiliki kekhasan lainnya misalkan pasar barang antik.
20.Pasar Grosir/ Kulakan adalah jenis pasar yang digunakan sebagai kulakan para pedagang, dengan jenis barang terutama basil produksi home industry/ manufaktur. 2 1 . Pasar Insidentil adalah jenis pasar tradisional yang bersifat temporer / insidentil misalkan pada hari-hari tertentu dalam pasaran Jawa (wage, kliwon, legi, pahing, pon) atau bazaar.
22.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
23.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
24.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
25.Luas lantai penjualan adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/ selling space, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir. 25a.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 25b.Tim Koordinasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat TKPR adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur perangkat daerah dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.
26.Pengelola jaringan Minimarket a dalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang outlet yang merupakan jaringannya.
27.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada pasar tradisional, toko, toko modem dengan tujuan untuk dijual kembali melalui proses transaksi dan atau kerjasama usaha.
28.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
29.Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barangbarang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
30.Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modem, toko modem dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha. 3 1 . Pembinaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
32.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modem di wilayah Kabupaten Mojokerto, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta antar pusat perbelanjaan dan toko modem.
33.lzin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modem adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modem yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
34.Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
35.Izin Usaha Toko Modem yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izm untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
37.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
38.Syarat Perdagangan (trading tenns) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modem/ Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modem yang bersangku tan.
39.Peraturan Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
40.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan cm perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
41.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
42.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan cm perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
43.Jalan Lingkungan adalah jalan berfungsi melayani angkutan dengan cm perjalanan jarak kecepatan rata-rata rendah.
44.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan.
45.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
46.Standar Nasional Indonesia (SN!) 8152-2015 tentang pasar rakyat yang selanjutnya disebut SN! pasar rakyat adalah standar yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
2.Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 4 (empat) bab, yakni Bab VIA, Bab VIB, Bab VIC dan Bab VID sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

( 1) Pengelolaan pasar rakyat diarahkan menuju pasar modern melalui pembangunan sarana dan prasarana pasar rakyat yang layak dan berkualitas.

(2)Sarana dan prasarana utama perdagangan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas toko, kios, los, stan dan/atau tenda.
(3)Toko, kios, los, stan dan/atau tenda yang berada dalam pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/ atau koperasi. umum yang lingkungan dekat dan - 1 1 -

Pasal 158

( 1 ) Dalam rangka menggerakkan kembali pasar rakyat sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai sejarah dan ekonomis maka diperlukan revitalisasi terhadap pasar rakyat.

(2)Revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.revitalisasi fisik;
2. b.revitalisasi manajemen;
3. c.revitalisasi ekonomi; dan
4. d.revitalisasi sosial budaya.
(3)Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik pasar rakyat meliputi:
1. a.pembenahan tata letak;
2. b.pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
3. c.peningkatan kualitas konstruksi;
4. d.pembenahan sistem air bersih dan limbah;
5. e.pembenahan sistem elektrikal;
6. f.penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
7. g.pembenahan sistem penanganan sampah.
(4)Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman kepada:
1. a.SN! pasar rakyat atau perubahannya;
2. b.desain prototipe pasar rakyat;
3. c.ketentuan mengenai kesehatan, keamanan, dan (K3LH);
4. d.kemudahan akses transportasi.
(5)Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan pasar rakyat dengan berpedoman kepada:
1. a.SNI pasar rakyat atau perubahannya;
2. b.upaya peningkatan profesionalisme pengelola pasar rakyat;
3. c.upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan; kebersihan, lingkungan
4. d.upaya penerapan standar prosedur pengelolaan dan operasional pelayanan pasar rakyat; dan
5. e.upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
(6)Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir pasar rakyat, melalui:
1. a.penerapan ketentuan produk diperdagangkan harus bebas dari berbahaya;
2. b.peningkatan akses barang, khususnya kebutuhan pokok; yang bah an pasokan barang terhadap terhadap
3. c.peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;dan
4. d.program membangun konsumen cerdas.
(7)Revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan pasar rakyat, melalui:
1. a.penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
2. b.program untuk menjadikan pasar rakyat sebagai etalase produk lokal;
3. c.pemanfaatan pasar rakyat sebagai tempat pertunjukan, pameran, dan/atau festival kebudayaan; dan
4. d.pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

Pasal 15C

( 1 ) Pasar rakyat yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan klasifikasi dalam rangka penataan.

(2)Klasifikasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 4 (empat) tipe, yaitu:
1. a.pasar rakyat tipe A;
2. b.pasar rakyat tipe B;
3. c.pasar rakyat tipe C; dan
4. d.pasar rakyat tipe D.
(3)Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
(4)Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hurufb merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau Juas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).
(5)Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m? (tiga ribu meter persegi).
(6)Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).
(7)Klasifikasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIB BADAN USAHA PASAR RAKYAT

Pasal 15D

(1)Pengelolaan pasar rakyat tipe A atau tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat
(3)dan ayat (4) dapat diarahkan untuk dikelola melalui pendirian BUMD dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pendapatan asli daerah, profesionalisme dan daya saing pasar rakyat.
(2)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha.
(3)Pendirian BUMD pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.
(4)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahap:
1. a.perencanaan;
2. b.pengkajian dan/atau penelitian;
3. c.persiapan; dan
4. d.penetapan.
(5)Hasil perencanaan dan pengkajian/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikonsultasikan dengan DPRD.
(6)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang pendirian BUMD dengan jenis usaha disektor pasar rakyat.
(7)Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sistem manajemen informasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)paling sedikit meliputi otomasi pelayanan pasar rakyat yakni:
1. a.pengelolaan Jahan;
2. b.pengelolaan pedagang;
3. c.pengelolaan sarana;
4. d.pengelolaan retribusi;
5. e.pengelolaan harga dan komoditas;
6. f.pengelolaan pelaporan; dan
7. g.pengelolaan lainnya.
(2)Sistem manajemen informasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk untuk melakukan tindakan manajerial dalam bisnis yang memberikan informasi penting untuk fasilitas sebelum pengambilan keputusan, fasilitas perencanaan, fasilitas kontrol dan fasilitas operasional.
(3)Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan sistem manajemen informasi pasar rakyat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengembangan sistem manajemen informasi pasar rakyat diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 15F
(1)Dalam rangka melakukan tugas koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat, Bupati dapat membentuk TKPR yang terdiri unsur perangkat daerah, meliputi:
1. a.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai ketua tim;
2. b.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sekretaris;
3. c.Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai anggota;
4. d.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai anggota;
5. e.Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai anggota;
6. f.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota;
7. g.Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
8. h.Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pembentukan TKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)TKPR dalam melaksanakan tugas dapat mengikutsertakan DPRD, asosiasi pedagang pasar rakyat, dan/atau instansi vertikal dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.
(4)Seluruh kegiatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBD.

3.Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 2 (dua) bab, yakni Bab XIA dan Bab XIB sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB VID

TIM KOORDINASI PASAR RAKYAT

Pasal 37A

( 1) Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat maka, setiap orang dan/atau badan dapat menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan kualitas pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat baik secara lisan maupun tertulis.

(2)Penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Bupati melalui TKPR.
(3)Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XIB PENGHARGAAN

Pasal 37B

(1)Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib melakukan penilaian pasar rakyat secara periodik.
(2)Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) sebagai dasar pemberian insentif atau penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya-upaya pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal ;;. Je1ruo.1r1· 61� WAKIL BUPATI MOJOKERTO, PUNGKASIADI Diundangkan di Mojokerto pada tanggal .;2\ JO.fl\)'.)vi .;i� SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHON 2019 NOMOR � NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINS! JAWA TIMUR 5-2/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN I. UMUM Bahwa keberadaan pasar rakyat sebagai salah satu pusat perekonomian masyarakat perlu untuk dilakukan penatakelolaan, revitalisasi, dan pemberdayaan sebagai upaya menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan,serta keterpaduan sistem pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat di Kabupaten Mojokerto. Atas dasar tersebut maka dibutuhkan regulasi dan/atau kebijakan pemerintahan daerah untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modem melalui langkah strategis dengan menggunakan metode pendekatan yang terdiri dari aspek pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat secara profesional. Kebutuhan dan komitmen Kabupaten Mojokerto untuk memajukan dan merevitalisasi pasar rakyat tiada lain dimaksudkan sebagai strategi untuk menopang pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tetap menjaga identitas kearifan lokal dan budaya. Secara sosiologis dan kultural, makna pasar rakyat tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan upaya perlindungan, pembinaan, penataan serta pemberdayaan khususnya terhadap pasar rakyat, maka beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan/ Toko Modem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 perlu diubah kembali. Adapun perubahan dimaksud dilakukan dengan memasukkan beberapa tambahan materi muatan pengaturan mengenai Pengelolaan, Revitalisasi, dan Klasifikasi Pasar Rakyat, Badan Usaha Pasar Rakyat, Sistem Manajemen Informasi Pasar Rakyat, Tim Koordinasi Pasar Rakyat, Partisipasi Masyarakat serta pemberian Penghargaan terhadap Pasar Rakyat. Dengan demikian, melalui Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat dengan tetap menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil, kemudahan pergerakan modal • - 2 - serta barang dan jasa sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Mojokerto. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 15A

Cukupjelas

Pasal 15B

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan Desain Prototipe Pasar Rakyat adalah desain standar pasar rakyat yang diterbitkan oleh Kementrian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design (gambar arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrikal), bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…