DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengelolaan Perpustakaan; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Pelestarian Naskah Kuno; Pengembangan Koleksi Budaya Daerah; Sarana Prasarana dan Sumber Pendanaan; Pengelola Perpustakaan; Peran Serta Masyarakat dan Pihak Swasta; Kerjasama dan Kemitraan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan, menyediakan layanan perpustakaan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan · pengelolaan perpustakaan, menggalakkan promosi gemar membaca, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan, dan menyelenggarakan · dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perpustakaan; BUPATI MOJOKERTO, DENGAN RAIDIAT TUllAR YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAB KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2.- TA.llU1' 2020 TENTARG PERYELERGGARAAN PERPUSTAKAAR BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiclikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I. (./ 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
16.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
17.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tetang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor7);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan, perpustakaan serta pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7.Perpustakaan Nasional adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
8.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Pasal l BAB 1 KETENTUANUMUM PENYELENGGARAANPERPUSTAKAAN. TENTANGDAERAHPERATURAN

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENMOJOKERTO dan BUPATIMOJOKERTO Dengan Persetujuan Bersama 2013 Nomr 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40;
9.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan
10.Koleksi perpustakaan adalah semua infonnasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
12.Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
13.Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa./kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
14.Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tu gas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
15.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
16.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
17.Perpustakaan sekolah/ madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
18.Pengelola Perpustakaan atau Pustakawan adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengelola, memelihara, mengadministrasikan bahan pustaka dan memberikan layanan perpustakaan desa/kelurahan.
19.Mojopahit Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
20.Mojopahit Berliterasi adalah gerakan untuk membudayakan membaca masyarakat Daerah.
21.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam Daerah maupun di luar Daerah yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
22.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
23.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
24.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
25.Bahan pustaka adalah unsur penting dalam perpustakaan, bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, berkala (surat kabar dan majalah), dan bahan audio visual seperti audio kaset, video, slide, CD-Rom.
26.Masyarakat adalah seti.ap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhati.an dan peranan dalam bidang perpustakaan.
27.Layanan Bahan Pustaka adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka dalam pemanfaata.n bahan pustaka untuk mengimplementasikan dalam kegiatan ketrampilan dan inovasi. Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai sumber ilmu pengetahuan pengetahuan dan teknologi serta sebagai tempat berkegiatan, berketrampilan, berinovasi dan berekreasi, pelestarian Naskah Kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara; dan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 2

28.Layanan Sirkulasi adaah bagian dari layanan bahan pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, keanggotaan baik manual maupun online.
29.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang dibuat pemerintah, perorangan, dan/atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat.
30.Sudut Baca adalah ruang publik di setiap layanan publik untuk membudayakan kegemaran membaca dengan menyediakan sarana perpustakaan yang terjangkau di tempat umum.
31.Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koneksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan dapat diakses dengan seperangkat alat berbasis teknologi. ( 1) Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri dari :

a.perpustakaan Pemerintah Daerah;
b.perpustakaan Kecamatan;
c.perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
d.perpustakaan Masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 6

(2)Pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpusta.kaan berbasis telmologi informasi dan komunikasi, serta berbasis inklusi sosial.
(3)Teknis pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

a.pengelolaan perpustakaan;
b.pembudayaan gemar membaca;
c.pelestarian Naskah Kuno; dan
d.pengembangan koleksi budaya etnis nusantara.
e.Perencanaan;
f.Pengorganisasian;
g.Pelaksanaan; dan
h.Pengawasan, monitoring dan evalusi.

BAB III

PENGELOLAANPERPUSTAKAAN Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

Pasal 4

c.membudayakan gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat dan belajar sepanjang hayat.

(2)Perpustakaan berdasarkanjenis terdiri dari:
1. a.perpustakaan umum;
2. b.perpustaaan sekolah/madrasah; dan
3. c.perpustakaan khusus.
(3)Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati.
(4)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati.
(5)Perpustakaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Peraturan Kepala Desa/ Kelurahan.
(6)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.memilikikoleksi perpustakaan;
2. b.memilikitenaga perpustakaan;
3. c.memiliki sarana dan prasa.rana perpustakaan;
4. d.memiliki sumber pendanaan; dan
5. e.memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
(7)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang meliputi:
1. a.Sta.ndar Nasional Perpustakaan Kabupaten yaitu:
  1. 1.standar koleksi perpustakaan;
  2. 2.standar sa.rana dan prasarana perpustakaan;
  3. 3.standar pelayanan perpustakaan;
  4. 4.standar tenaga perpustakaan;
  5. 5.standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
  6. 6.standar pengelolaan perpustakaan.
2. b.Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan yaitu:
  1. 1.standar koleksi perpustakaan;
  2. 2.standar sarana dan prasarana perpustakaan;
  3. 3.standar pelayanan perpustakaan;
  4. 4.sta.ndar tenaga perpustakaan;
  5. 5.standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
  6. 6.standar pengelolaan perpustakaan.
3. c.Sta.ndar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan yaitu:
  1. 1.standar koleksi perpustakaan;
  2. 2.standar sarana dan prasarana perpustakaan;
  3. 3.sta.ndar pelayanan perpustakaan;
  4. 4.standar tenaga perpustakaan;
  5. 5.standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
  6. 6.standar pengelolaan perpustakaan. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
4. a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
5. b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan;
6. c.menggalakan Mojopahit Membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; dan

Pasal 8

(1)Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
(3)Fungsi perpustakaan pembina sebagaimana climaksud pada ayat (2) berupa pembinaan teknis dan non teknis pada seluruh perpustakaan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
(4)Fungsi perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rujukan pada seluruh perpustakaan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dan ayat (2) apabila bahan perpustakaan tidak tersedia pada perpustakaan dimaksud.
(5)Fungsi perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai referensi peneliti dalam menyusun atau melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan atau objek tertentu.
(6)Fungsi perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wadah untuk melestarikan karya tulis, karya cetak, karya rekam, serta Naskah Kuno.

Pasal 7

(8)Rincian Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat serta tata cara pemberian pengharagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

( 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pewujudan budaya kegemaran membaca.

(2)Masyarakat yang berhasil melakukan program kegemaran membaca diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
(4)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
(5)Penyerahan piagam. dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
1. a.program gemar membaca;
2. b.penyediaan buku murah dan berkualitas;
3. c.pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, berinovasi, dan berketerampilan;
4. d.penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu;
5. e.ta.man bacaan masyarakat;
6. f.rumah baca; dan/ atau
7. g.kegiatan sejenis lainnya.
(2)Program kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 6

Pasal 5

PENGELOLAANPERPUSTAKAAN Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 6

Pasal 5

PENGELOLAANPERPUSTAKAAN Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007