DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: a. dasar acuan; b. industri unggulan Kabupaten Mojokerto; c. jangka waktu; d. pelaksanaan; e. monitoring dan evaluasi; f. pembinaan dan pengawasan; g. pendanaan;dan h. ketentuan penutup. 4. Dasar Acuan; 5. Industri Unggulan Kabupaten Mojokerto; 6. Materi Muatan; 7. Jangka Waktu; 8. Pelaksanaan; 9. Monitoring dan Evaluasi; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Pendanaan; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2040.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4 700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Saran Dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 91). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020-2040

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto; 3 . Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian di Kabupaten Mojokerto.
5.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun.
6.Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto.
10.lndustri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
11.Industri andalan, yaitu industri unggulan yang melakukan pengolahan lebih lanjut dan berperan sebagai penggerak utama perekonomian di masa depan;
12.Industri tersier/penunjang, sebagai industri pendukung pengembangan dan berperan sebagai akselerator industri unggulan/prioritas;
13.lndustri primer/hulu, yaitu industri yang melakukan ekstraksi sumber daya alam dan berfungsi sebagai faktor pengungkit bagi industri sekunder yang diharapkan mampu mentransformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPIK disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Kabupaten Mojokerto.

Pasal 3

Tujuan RPIK Kabupaten Mojokerto adalah:

a.meningkatkan penguasaan pasar di Kabupaten Mojokerto terhadap impor bahan baku, barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
b.melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh Kabupaten Mojokerto;
c.meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; dan
d.meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.dasar acuan;
b.industri unggulan Kabupaten Mojokerto;
c.jangka waktu; d . pelaksanaan;
e.monitoring dan evaluasi;
f.pernbinaan dan pengawasan;
g.pendanaan;dan h . ketentuan penutup.

BAB IV

DASARACUAN

Pasal 5

RPIK disusun mengacu kepada Rencana Induk Pengernbangan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional serta rnemperhatikan: a . Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039;

b.RPJPD Kabupaten Mojokerto; c . RPJMD Kabupaten Mojokerto; d . RTRW Kabupaten Mojokerto; e . Potensi surnber daya industri Kabupaten Mojokerto;
f.Keserasian dan keseirnbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten Mojokerto serta kegiatan sosial ekonorni dan daya dukunglingkungan;dan
g.Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri. BABV INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN MOJOKERTO

Pasal 6

Industri unggulan Kabupaten Mojokerto dikernbangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Kabupaten Mojokerto.

Pasal 7

(1)Industri unggulan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:
1. a.industri tekstil dan alas kaki;
2. b.industri kertas;
3. c.industri farmasi, obat kimia dan tradisional;
4. d.industri barang dari karet dan plastik;
5. e.industri peralatan listrik;
6. f.industri mesin dan perlengkapan;
7. g.industri barang modal, komponen dan bahan penolong;
8. h.industri makanan dan minuman;
  1. 1.industri pengolahan kayu; J. industri kimia dasar;
9. k.industri pengolahan barang galian bukan logam; dan
  1. 1.industri pengolahan logam dasar.
(2)Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

MATER! MUATAN

Pasal 8

Materi muatan dan uraian RPIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1)RPIK berlaku untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII

PELAKSANMN

Pasal 10

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.

(2)Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)pengembangan industri unggulan Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mertgutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan indlll.stri.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan industri unggulan Daerah skala besar.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…