DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Pembentukan Dana Cadangan (digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan periode Tahun 2021-2025); 3. Sumber dan Besaran Pendanaan; 4. Penempatan; 5. penggunaan; 6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; 7. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan BUPATIMOJOKERTO MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIIIAN BUPATI DAN \VAKIL BUPATI. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
5.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
7.Belanja Daerah adalah Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
10.Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka Pemilihan maka pemerintah daerah dapat membentuk Dana Cadangan.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang kebutuhan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan periode Tahun 2021-2025.

BAB ILL

SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

(1)Dana cadangan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dari penyisihan atas penerimaan daerah.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Besamya Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah).
(4)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam APBD selama jangka waktu 2 (dua) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan 2019, terhitung mulai tahun 2018.
(5)Rincian Dana Cadangan yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah). BABIV PENEMPATAN

Pasal 4

(1)Dana cadangan ditempatkan dalam Rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan basil tetap dengan resiko rendah.
(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Pemerintah lainnya.
(4)Penerimaan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.
(5)Penerimaan jasa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan pada akun pendapatan bunga yang dikelompokkan pada Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. BABV PENGGUNAAN PasalS
(1)Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilihan setelah jumlah dan besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Penggunaan dana cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja tidak langsung yang berupa hibah dan belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan. BABVI PENATAUSARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Pembentukan dana cadangan diangarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sejumlah saldo dana cadangan.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atas persetujuan PPKD.

Pasal 7

( 1) Penatausahaan atas penggunaan dana cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

(2)Dalam hal kegiatan pemilihan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Dalam hal kegiatan pemilihan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai namun masih terdapat dana cadangan yang belum dipergunakan maka dana cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekaning Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 9

Posisi dana cadangan pemilihan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 3\ c)Uli BOH Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal ?>I cJUli f)f)lf BUPATI MOJOKERTO, TEN MOJOKERTO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR -4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINS! JAWA TIMUR: 166-3/2017 PENJELASAN' ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3 T.AIIUN 2017 TENTABG PEMBENTUKAN DANA CADABGAN PEMILIIIAN BUPATI DAB WAKIL BUPATI I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2021-2025 diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat sekaligus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan yang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025 dengan membentuk Dana Cadangan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum daJam Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan, bahwa:

a.Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
b.Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, maka perlu ditetapkan suatu peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…