DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur perubahan tentang: 1. Panitia pemilihan kepala desa dan mekanisme pemilihan kepala desa; 2. Syarat bakal calon kepala desa; dan 3. Penetapan pemenang dan mekanisme pengangkatan calon kepala desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor l); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DAN Menetapkan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ketentuan Angka 4 diubah, di antara Angka 7 dan Angka 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni Angka 7a, ketentuan Angka 16 diubah dan setelah Angka 31 ditambahkan 8 (delapan) angka yakni Angka 32, Angka 33, Angka 34, Angka 35, Angka 36, Angka 37, Angka 38 dan Angka 39 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 7a.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
14.Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) ka1i adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam Wilayah Kabupaten Mojokerto.
15.Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten Mojokerto dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
16.Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
17.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
19.Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
20.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
25.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa bersangkutan.
26.Penyaringan adalah suatu upaya untuk meneliti kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa.
27.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar peir...ilih. yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34.Harl adalah hari kerja.
35.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
36.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana.
37.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
38.Terpidana adalah seorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan di antara Ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni Ayat (3a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasa.110

(1)Persiapan pemilihan diawali dengan pembentukan panitia pemilihan Kabupaten oleh Bupati.
(2)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(3)Togas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3a)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya ditugaskan kepada Desa.
(4)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.Dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
  1. 1.tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. m.bebas narkoba; dan
13. n.sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 70 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

( 1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.

(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

5.Ketentuan Pasal 73 di antara Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni Ayat (la) sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (la)Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
2. b.pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
3. c.penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
4. d.kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
5. e.penyematan tandajabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
6. f.pembacaan Amanat Bupati; dan
7. g.pembacaan do'a.
(2)Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
(3)Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

6.Di antara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

(1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terimajabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.monografi Desa;
3. c.pelaksanaan program kerja tahun lalu;
4. d.rencana program yang akan datang;
5. e.kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
6. f.hambatan yang dihadapi;
7. g.daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
  1. 7.Ketentuan Bab V, Pasal 79 Ayat (1), Ayat (3) diubah, dan setelah Ayat (5) ditambahkan 2 (dua) Ayat, yakni Ayat (6) dan Ayat (7) sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut: BABV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 79

(1)Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1(satu) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
(2)Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
(4)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(5)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh seluruh kelembagaan di Desa dan unsur masyarakat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari:
1. a.tokoh agama;
2. b.tokoh masyarakat;
3. c.tokoh pendidikan;
4. d.perwakilan kelompok tani;
5. e.perwakilan kelompok nelayan;
6. f.perwakilan kelompok perajin;
7. g.perwakilan kelompok perempuan;
8. h.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. i.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
10. j.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya · masyarakat setempat.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Diantara ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 84A dan Pasal 84B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

( 1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah.

Pasal 84B

(1)Kepala Desa wajib mengikuti program- program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah.

9.Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
1. a.berakhir masajabatannya; . '
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, pengabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.
(4)Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kasus yang dialami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
(5)Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
(6)Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan puma tugas atas jasa pengabdian selama masa jabatannya yang bersumber dari APB Desa.
(8)Kriteria dan besarannya penghargaan puma tugas atas jasa pengabdian sebagaimana diatur pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 97 ditarn.bahkan 2 (dua) ayat yakni Ayat (3) dan Ayat (4), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1)Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berbenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
(2)Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberbentikan dengan bormat sebagai PNS dengan memperoleb bak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kebilangan baknya sebagai pegawai negeri sipil.
(4)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimksud pada ayat (3) berbak menerima balm.ya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

11.Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 ditarn.bahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 100A dan Pasal 100B, sebingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l00A ( 1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berbalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat PNS sebagai Penjabat Kepala Desa.

(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa basil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…