DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Kawasan tanpa Rokok; Larangan; Ruangan/Tempat Khusus untuk merokok; Peran serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat: 1. Pasal 18 a yat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiclikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , 2 Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4301); Negara Republik
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tam.bah.an Lembaran Negara Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tam.bah.an Lembar~ Negara Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Tahun 2018 Nomor 157). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : l\lENETAPKAN : PERATURAN DAERAB TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Mojokerto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjacli kewenangan Daerah.
5.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak: berbadan hukum.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibak:ar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya tennasuk tennasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tan.pa bahan tambahan.
7.Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
8.Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karenajabatannya memimpin dan/atau bertanggungiawab atas kegiatan dan/ atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tan.pa Rokok.
9.Kesehatan. adalah keadaan sehat bai.k secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi. 4
10.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
11.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/ atau tempat pengelolaan pendidik:an dan/ atau pelatihan.
14.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dik:elola oleh negara, swasta dan/ atau masyarakat.
15.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan konpensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
16.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara. 1 7. Tempat bermain dan/ atau berkumpulnya an.ak- anak adalah tempat dan/ atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
18.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
19.Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.
20.Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.
21.Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/ atau mempromosik:an rokok dengan atau tanpa im.balan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
22.Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok. 5

a.Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan
c.Kemanfaatan umum;
d.Keterpaduan;
e.Keserasian;
f.Kelestarian dan berkelanjutan;
g.Partisipatif;
h.Keadilan;dan
i.Tranparansi dan akuntabilitas.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi masyarakat;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak: langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,bebas dari asap rokok;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;dan
f.mencegah perokok pemula. BABDI HAK DAN KEWAJIBAN' Bagian Kesatu Perorangan Pasa14

(1)Setiap orang berhak: atas udara bersih dan menilanati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok. 6 PasalS Setiap orang dilarang merokok clitempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali clitempat khusus yang clisecliakan untuk merokok (Smoking Area).
(1)Pimpinan lembaga dan/atau badan yang telah clitetapkan sebagai Kawasan Tan.pa Rokok berkewajiban melarang orang merokok pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)Pimpinan lembaga dan/atau baden pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok menyediakan tempat khusus merokok (Smoking Area) dikecualikan bagi tempat usaha mikro.
(3)Tempat Umum dan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi usaha mikro.
(4)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
(5)Tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), diatur dengan Peraturan Bupati. BABIV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di daerah.
(2)Kawasan Tanpa Rokok di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.perkantoran Pemerintah Daerah;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.tempat proses belajar mengajar;
4. d.tempat anak bermain;
5. e.tempat ibadah;
6. f.angkutan umum;
7. g.tempat kerja; dan
8. h.tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
(3)Kawasan Tan.pa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar. - 7
(4)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang- kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. a.telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tan.pa Rokok oleh Perangkat Daerah terkait.
2. b.telah tersedianya sarana berupa Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruangan Untuk Merokok (Smoking Area) sudah disiapkan.
(5)Penatapan kawasan tanpa rokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasa18
(1)Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimak:sud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk :
1. a.Dinas/Badan;
2. b.Kecamatan;
3. c.Kantor Kelurahan;
4. d.UPT (Unit Pelayanan Teknis);
5. e.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);dan
6. f.Panti werda.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter / dokter gigi/ dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan dan/ atau sarana kesehatan lainnya.
(3)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.Tempat pendidikan formal,yaitu:
  1. 1.Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
  2. 2.Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
  3. 3.Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
  4. 4.Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas;dan
  5. 5.Tempat pendidikan formal lainnya. 8
2. b.Tempat pendidikan nonformal, yaitu:
  1. 1.Lembaga kursus/pelatihan;
  2. 2.Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;dan
  3. 3.Tempat pendidikan non formal lainnya.
(4)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.kelompok bermain anak (play group);dan
2. b.tempat Penitipan Anak (TPA);
(5)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tern.pat ibadah lainnya.
(6)Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
(7)Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(2)huruf g, meliputi pabrik, tempat kerja di kantor- kantor swasta.
(8)Tempat umum dan tempat lainnya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(2)huruf h, meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, halte, tempat wisata, tempat olahraga, dan kolam renang. BABV LARA11GAII Paaa19 ( 1) Seti.ap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk :
1. a.memproduksi atau membuat rokok;
2. b.menjual rokok;
3. c.menyelenggarakan iklan rokok;
4. d.mempromosikan rokok;dan/atau
5. e.merokok.
(2)Larangan kegiatan memproduksi atau membuat produk t~mbakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak be:laku bagi t~mpat yang digunakan untuk kegiatan produks1 tembakau d1 lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. 9

BAB VI

RUANGAN/TEMPAT KIIUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 10

Ruangan/tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (Smoking Area);
b.dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan diluar gedung;dan
c.jauh dari lalu lalang orang. BABVII PER.AN SBRTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tan.pa Rokok di Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
2. b.memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
3. c.bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
4. d.memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9;
5. e.melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;dan
6. f.ikut serta mencipta.kan kawasa.n tanpa rokok di lingkungan masing-masing.

Pasal 12

(1)Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tan.pa Rokok, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok. 10
(4)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk. BABIX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX SAIIKSI ADIIINISTRATIF

Pasal 14

(1)Pimpinan atau penanggung Jawab kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif;dan/ atau.
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABXI KETE1'TUA11 PEllYIDIKAlf

Pasal 15

(1)Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2)Penyidik dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; ~ I 11
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. a.Pemeriksaan tersangka;
2. b.Memasuki tempat tertutup;
3. c.Penyitaan barang;
4. d.Pemeriksa sanksi;
5. e.Pemeriksaan di tempat kejadian;dan
6. f.Pengambilan sidik jari dan pemotretan. BABXII KETENTUAll PIDANA

Pasal 16

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. 12

BAB XIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah diundangkan. lill mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Mojokerto. orang mengetahuinya, memerintahkan Diundangkan di Mojokerto pada tanggal ~h ~u'i.~s c9-0JlO Peraturan Bupati ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal .2h 4)u'>-\oS ~o.;>..o BUPATI MOJOKERTO, I SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, H4t:TO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHON 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 81-3/2020. 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAR KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR .3 TABUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. UMUM Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan. Pengamanan rokok bagi kesehata.n perlu dilakukan dengan pemberian informasi tenta.ng kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap bata.ng rokok, pencantuman peringata.n pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkuta.n umum serta Kawasan Terbatas Merokok pada tempat umum dan tempat kerja. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dengan tujuan :

a.melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat;
c.menekan perokok pemula;
d.melindungi perokok pasif. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…