DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro yang memuat kriteria pemberdayaan, kemudahan, pelindungan, pemberdayaan, penyelenggaraan inkubasi, koordinasi dan pengendalian, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, perlu diselenggarakan upaya pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
17.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Besar.
18.Inkubasi adalah suatu proses pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).
19.Pelaku Usaha Mikro adalah orang yang melakukan Usaha Mikro di Daerah.
20.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.menjamin kepastian hukum pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro di Daerah; dan
b.meningkatkan kemampuan, peran, dan kelembagaan Usaha Mikro dalam menghadapi persaingan usaha.

Pasal 4

Prinsip kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, meliputi:

a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
d.peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5

Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro bertujuan untuk:

a.mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c.meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria pemberdayaan Usaha Mikro;
b.kemudahan Usaha Mikro;
c.pelindungan Usaha Mikro;
d.pemberdayaan Usaha Mikro;
e.penyelenggaraan Inkubasi;
f.koordinasi dan pengendalian;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.sanksi administratif.

BAB III

KRITERIA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 7

(1)Kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan dilakukan terhadap Usaha Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2)Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB IV

KEMUDAHAN USAHA MIKRO

Pasal 8

(1)Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
(2)Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
1. a.nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
2. b.nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
3. c.nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
(4)Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
2. b.pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
(3)Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
2. b.memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui:
1. a.fasilitasi bimbingan teknis;
2. b.konsultasi; dan/atau
3. c.pelatihan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…