DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, mekanisme pemilihan dan tugas dari tim pengangkatan perangkat desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1 '!
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia nomor 5601)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DAN Menetapkan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 di antara Angka 2 dan Angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni Angka 2a, Angka 3 diubah, di antara Angka 6 dan Angka 7 disisipkan 2 (dua) angka, yakni Angka 6a dan Angka 6b, Angka 8 diubah dan setelah Angka 12 ditambahkan 8 (delapan) angka, yakni Angka 13, Angka 14, Angka 15, Angka 16, Angka 17, Angka 18, Angka 19, dan Angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2.Bupati adalah Bupati Mojokerto. 2a. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6a. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6b. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
9.Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi jalannya proses pengangkatan Perangkat Desa.
10.Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa untuk mendapatkan calon perangkat desa.
11.Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari basil proses penjaringan yang telah memenuhi persyaratan.
12.Penyaringan atau seleksi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap calon perangkat desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Petwakilan Rakyat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Harl adalah hari kerja.
16.Putusan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana.
18.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19.Terpidana adalah seorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Bab III Bagian Kesatu Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 6

(1)Kepala Desa membentuk tim pengangkatan, dalam hal ada jabatan Perangkat Desa yang lowong.
(2)Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
1. a.ketua, merangkap anggota;
2. b.sekretaris, merangkap anggota;
3. c.bendahara, merangkap anggota;
4. d.anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Unsur Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.seksi pelaksanaan; dan
2. b.seksi pengawasan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
(5)Susunan keanggotaan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:

a.merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
b.menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
c.melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
d.melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon Perangkat Desa;
e.menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
f.menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa;
g.mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa; dan
h.membuat Berita Acara dan melaporkan basil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat anggota Tim Pengangkatan yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2).
(2)Penggantian anggota Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.umum; dan
b.khusus.

(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah sebagai beriku t:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berkelakuan baik;
5. e.tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
6. f.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
7. g.sanggup mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat setempat;
8. h.bebas narkoba; dan
9. i.sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai Perangkat Desa sampai dengan habis masa jabatannya.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
1. a.Kartu Tanda Penduduk;
2. b.Surat Pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenai Lahir;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;dan
7. g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
8. h.Surat Pernyataan Sanggup Mempelajari dan Menyesuaikan Diri terhadap Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Setempat; dan
9. i.Surat Keterangan Bebas Narkoba;
10. j.Surat Pernyataan Sanggup Berdomisili di Desa Setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa.
  1. 6.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1 lA dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal llA
(1)Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa untuk jabatan Perangkat Desa lainnya harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan jawaban paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan izin.
(3)Dalam. hal Kepala Desa tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin kepada Perangkat Desa untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.
(4)Dalam. hal Perangkat Desa dinyatakan lolos seleksi ujian penyaringan dan diangkat sebagai Perangkat Desa untuk jabatan yang baru, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa yang lama. Pasal llB
(1)Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(2)Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1), segera dilakukan pergantian antar waktu anggota dan diajukan kepada Bupati melalui Cam.at.

7.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

8.Ketentuan Pasal 18 setelah Ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni Ayat (5) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, Perangkat Desa berhak menerima:
1. a.penghasilan tetap;
2. b.tunjangan;
3. c.penerimaan lainnya yang sah; dan
4. d.jaminan kesehatan.
(2)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
(3)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b bersumber dari APB Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(5)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai beriku t :

Pasal 22

(1)Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan. . ,.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
5. e.tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa; dan
6. f.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(4)Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan puma tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APB Desa.
(5)Kriteria dan besaran penghargaan puma tugas atas jasa pengabdian sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dari basil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian sementara perangkat desa.
(4)Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian sementara perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

11.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, maka pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan oleh Camat.
(2)Pemberhentian perangkat desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3)Dalam hal pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan perangkat Desa, maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa yang ada.
(4)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Camat dengan Surat Perintah Tugas sampai dengan ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.

12.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B dan 25C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…