DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang : a. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 2 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan membangun Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten La.yak Anak; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),· sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); 1 1 . Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota La.yak Anak Tingkat Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512); 1 2 . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2 0 1 1 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 65);
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota La.yak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Indikator Kabupaten/Kota La.yak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota La.yak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2 0 1 1 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota La.yak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 ) ;
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963); 2 1 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATIMOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
9.Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
10.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. 1 1 . Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA. 1 2 . Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13.Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
14.Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai lndikator Kabupaten Layak Anak
15.Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/ darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
16.Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
17.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminiasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
18.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa, yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
19.Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 2 1 . Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
22.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatanyang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
24.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
25.Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Pasal 2

( 1) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
b.menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
c.melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
f.membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap.
g.memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
h.menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

(2)Peraturan Daerah mt bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaran KLA di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
b.peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakatdalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB M

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 5

lmplementasi KLA didasarkan pada strategi :

a.mengutamakan hak anak;
b.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 7

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:

a.hak anak atas identitas;
b.hak perlindungan identitas;
c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g.hak akses informasi yang layak; dan
h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut :

a.mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
b.tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
c.mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
d.mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
e.mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
f.mendapatkan pengasuhan altematif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
g.mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai berikut:

a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan;
b.setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
c.setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan
d.anak dapat mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 10

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

a.berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
b.mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
c.hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
d.berekreasi; dan
e.memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
a.anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
b.anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
c.anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban penelantaran, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban konflik berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
d.anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
e.anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…