DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pemakaman meliputi: a. Penataan tempat pemakaman; b. Penyediaan tempat pemakaman; c. Krematorium jenazah; d. Pemakaman jenazah; e. Perizinan; f. Pembinaan dan pengawasan; g. Sistem informasi tempat pemakaman; h. Pemakaman dalam kondisi khusus.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jumlah penduduk di kabupaten Mojokerto semakin bertambah dan lahan pemakaman semakin terbatas;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan akses pemakaman yang layak, diperlukan peran Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);
18.Peratu.ran Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan Menetapkan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7.Makam adalah tempat untuk menguburkanjenazah.
8.Pemakaman adalah kegiatan mengubur jenazah di tempat pemakaman.
9.Penyelenggaraan Pemakaman adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Pemakaman.
10.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
11.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan /atau badan keagamaaan.
12.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
13.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/ atau kerangka jenazah.
14.Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/ kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
15.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
16.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 1 7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18.Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modemisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/ atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/ atau kegiatannya.
22.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Pemakaman bertujuan untuk:

a.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemakaman;
b.memberikan perlindungan dan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh Tempat Pemakaman yang layak.
c.terwujudnya ketersediaan Tempat Pemakaman sesuai dengan perencanaan tata ruang;
d.melindungi fungsi makam;
e.terwujudnya keberlanjutan penyediaan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Pemakaman; dan
f.terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat Tempat Pemakaman;

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pemakaman meliputi:

a.Penataan tempat pemakaman;
b.Penyediaan tempat pemakaman;
c.Krematorium jenazah;
d.Pemakaman jenazah;
e.Perizinan;
f.Pembinaan dan pengawasan;
g.Sistem informasi tempat pemakaman;
h.Pemakaman dalam kondisi khusus.

BAB III

PENATMN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penataan Tempat Pemakaman.
(2)Penataan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman;
2. b.penyediaan Tempat Pemakaman;
3. c.pengklasifikasian bentuk Tempat Pemakaman; dan
4. d.penetapan bentuk Tempat Pemakaman;

Pasal 5

Perencanaan penyediaan Ternpat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

( 1) Perencanaan penyediaan tern pat pemakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk rencana penyediaan Tempat Pemakaman.

(2)Perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan rencana penyediaan Tempat Pemakaman;
2. b.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
3. c.kebutuhan lahan pemakaman;
4. d.lokasi tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
5. e.gambaran umum status lahan; dan
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman.
(3)Perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
2. b.Rencana Strategis Daerah; dan/ atau
3. c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

( 1) Penyediaan Ternpat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)Penyediaan Tempat Pemakaman sebagai dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk dan tidak berdekatan dengan Permukiman;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang produktif;
3. c.tidak berada di dekat sumber air bersih serta memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan/atau
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 8

( 1) Penyediaan tern pat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

(2)Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diklasifikasikan atas:

a.Tempat Pemakaman Umum; b . Tempat Pemakaman Bukan Umum; dan
c.Tempat Pemakaman Khusus.

Pasal 10

(1)Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 h uruf a disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
(2)Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…