DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang BPD dalam lingkup: a. Peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Peran BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; c. Peran BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republilc Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksaaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15.Harl adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
c.Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 4

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keteiwakilan wilayah dan ketetwakilan perempuan yang pengis1annya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah petwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa;
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti dusun, RW atau RT.
(5)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
1. a.Desa yang memiliki jumlah penduduk kurang dan/atau sama dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Desa yang memiliki jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 5

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan ketetwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan ketetwakilan perempuan.

Pasal 6

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota BPD dari wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 9

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lam.bat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 10

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(4)Dalam hal menetapkan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia juga menetapkan calon anggota BPD nomor urut pengganti antarwaktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

( 1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

(2)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk dilantik oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…