DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Ruang Lingkup; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD. 4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 5. Hak dan Kewajiban; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8 Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaiman~ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DAN BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4 . Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum secara sosial ekononomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
7.Masyarakat miskin adalah setiap orang atau kelompok masyarakat mi skin yang memiliki identitas kependudukan yang sah dan bertempat tinggal di Kabu paten Mojokerto dengan kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan terdaftar di Perangkat Daerah dan/ atau Instansi yang menangani urusan sosial.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mojokerto beserta dengan perubahannya. 9 . Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pemyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan di Daerah;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan khususnya oleh masyarakat miskin di Daerah; dan
e.terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HOKUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
1. a.Litigasi, dan
2. b.Non Litigasi
(3)Kegiatan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Bantuan Hukum perkara perdata;
2. b.Bantuan Hukum perkara pidana; dan
3. c.Bantuan Hukum perkara tata usaha negara.
(4)Kegiatan Non-litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi kasus baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.penyusunan dokumen hukum.
(5)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tiap kegiatan perkara litigasi atau tiap kegiatan non-litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum untuk kegiatan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan hingga berakhirnya kuasa yang diberikan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Bupati berwenang dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) an tara lain:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
2. b.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan Bantuan Hukum terdiri atas:

a.fasilitasi anggaran Bantuan Hukum; dan
b.pelaporan dan evaluasi; BABV RAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Penerima bantuan hukum berhak :

a.Mendapatkan bantuan hukum sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap;
b.Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan pu blik.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum Wajib:

a.Mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b.Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
c.Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan;
b.Untuk be bas mengeluarkan pemyataan dan/ atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;dan
d.Mendapatkan perlindungan terhadap: 1) Kemungkinan pemeriksaan dan/atau terhadap dokumen yang diperoleh dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; penyitaan dan/atau 2) Kerahasian hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan 3) Keselamatan diri dan/ atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum wajib :

a.memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang- undangan;
c.melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada akhir tahun anggaran, meliputi : 1) Perkembangan penanganan perkara; 2) Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3) Penggunaan anggaran.
e.memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan prinsip independen.

Pasal 11

(1)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dan mengajukan permohonan fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati.
(3)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki program Bantuan Hukum; dan
6. f.Surat Permohonan Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Surat Permohonan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat:
1. a.identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum;
2. b.identitas pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum;
3. c.alamat Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan
4. d.kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Pemberi Bantuan Hukum dan disertai dengan kelengkapan.
(6)Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Hukum litigasi terdiri atas:
1. a.Permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/ e-KTP Penerima Bantuan Hukum atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. c.salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP pengurus lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum;
4. d.salinan surat izin beracara;
5. e.surat pernyataan yang menerangkan belum pernah menerima anggaran Bantuan Hukum untuk perkara yang sama yang berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara dan/ atau anggaran penerimaan dan belanja daerah lain;
6. f.keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Perangkat Daerah dan/ atau lnstansi yang membidangi urusan sosial;
7. g.salinan surat kuasa Penerima Bantuan Hukum; dan
8. h.salinan dokumen terkait perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(7)Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Hukum non-litigasi terdiri atas:
1. a.salinan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/ e-KTP Penerima Bantuan Hukum atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
3. c.dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau lnstansi yang membidangi urusan sosial.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…