DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 yang memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2024. Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan pera turan perundang -undangan.
12.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14.Hibah adalah pemberian uangy barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negare /Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Defisit
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto SiLPATahun Berkenaan Rp. 2.622.597.588.843,00 Rp. 2.887.663.370.056,00 (Rp. 265.065.781.213,00) Rp. 210.065.781.213,00 Rp. 55.000.000.000,00 Rp. 265.065.781.213,00 Rp. 0,00 Pasal 3 Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.622.597.588.843,00 (dua triliuri enam ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilari puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), bersumber dari:
a.PAD;dan
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp685.548.980.130,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain PADyang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp394.825.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.139.217.604,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus empat rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.287.762.526,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.297.000.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.937.048.608.713,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.721.962.201.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.086.407.713,00 (dua ratus lima belas miliar delapan puluh en am juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.887.663.370.056,00 (dua triliun delapan ratus delapari puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima puluh enam rupiah), terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.875.983.733.221,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratu.s tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.021.350.210.264,00 (satu triliun dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp680.673.004.826,OO (enam ratus delapan puluh miliar en am ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.090.985.831,OO (seratus en am puluh delapan miliar sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.869.532.300,OO (lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Pasa18
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp439.212.412.603,OO (empat ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua belas juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.477.798.231,OO (lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.409.378.009,OO (enampuluh tiga miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp318.658.002.323,OO (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.429.484.040,OO (empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.750.000,OO (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pasa19 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp16.238.173.705,OO (enam belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah). Pasall0
(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp556.229.050.527,OO (lima ratus lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima puluh. ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.664.038.527,OO (lima puluh lima miliar enam ratus en am puluh empat juta tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.565.012.000,OO (lima ratus miliar lima ratus enam puluh lima juta dua belas ribu rupiah). Pasalll
(1)Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp265.065.781.213,00 (dua ratus enam puluh lima miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), berasal dari penerimaan pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp265.065.781.213,OO (dua ratus en am puluh lima miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), meliputi:
1. a.SiLPAtahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp210.065.781.213,00 (dua ratus sepuluh miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah); dan
2. b.pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 12

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan Zatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah mi, yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan perubahan APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; darr/ atau
3. c.kerusakan saranay prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; darr/ at au
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dari/ atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Rencana Pembangunan Daerah dengan
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V Rancangan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penam bah an dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
o.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
p.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengeriai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa115 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal ~2. ae.~~, ~"'Ll:. BUPATI MOJOKERTO, <> IKFINA FAHMAWATI Diundangkan di Mojokerto pada tanggal .2$.... Oe.92.M~t- ~ ~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR b NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 246-6/2023

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…