DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019: Pendapatan Rp 2.513.655.645.307,00 Belanja dan Transfer Rp 2.570.155.645.307,00 Defisit (56.500.000.000) Pembiayaan Netto Rp. 56.500.000.000 Silpa Rp. 0,00

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
4.Bupati adalah Bupati Mojokertd.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. I
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang ber-sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. I
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16.Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang I dialokasikan kepada Daerah b~rdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 18. I Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuql.11 untuk rilelindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 2.513.655.645.307,00 Rp. 2.570.155.645.307,00,2. Belanja Daerah Defisit ( Rp. 56.500.000.000,00 )
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 73.500.000.000,00
b.Pengeluaran =R~P.:...•--=-17.:....:•~0~0.:::..;0•=-=0;.:::;0~0.:.:::.0=-=0;.:::;0..1.:,0~0 Pembiayaan Netto Rp. 56.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. o,oo

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
2. b.Dana Perimbangan
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 501.079.335.477,00 Rp. 1.483.810.676.000,00 yang Sah Rp. 528.774.633.830,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) • huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hasil Pajak Daerah
2. b.Hasil Retribusi Daerah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. d.Lain-lair:i Pendapatan Asli Daerah f Rp. 298.820.000.000,00 Rp. 45.339.540.726,00 Rp. 4.881.881.601,00 yang Sah Rp. 152.028.913.150,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 117 .004.517 .000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 1.001.947.249.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 364.858.910.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 75.390.600.000,00 f
2. b.Dana Darurat Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp. 167.453.406.830,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 50.246. 730.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 30.000.000,00 235.653.897.000,00f. Pendapatan lainnya Rp.

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 1.448.787.059.462,90 I
2. b.Belanja Langsung Rp. 1.121.368.585.844, 10
(2)_ Belanja Tidak Langsung sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 955.302.644.395,20
2. b.Belanja Bunga Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah Rp. 36.383. 700.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.835.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Rp. 39.507.237.460,70
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 411.758.477.607,00
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 116.496.357.046,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa f Rp. 493. 794.425.445, 10
3. c.Belanja Modal Rp. 511.077.803.353,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Rp. 73.500.000.000,00
2. b.Pengeluaran Rp. 17.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercliri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
2. b.Pencairan Dana Cadangan
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. d.Penerimaan Pinjaman
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Rp. 73.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Pinjaman Rp. 0,00
6. g.Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. c.Pembayaran Pokok Utang
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 6

Rp. 15.000.000.000,00 Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.Lamp~an I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiaya,an ;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgaμisasi, Program dan Kegiatan ; .
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; I 10.Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan ' dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga. '

(1)Kriteria belanja untuk keadaan darurat sekurang- kurangnya mencakup :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(3)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 se bagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 .

Pasal 9

Peraturan Daerah m1 mulai berlaku diundangkan. pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto . Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 18 ~~'b~ c:90t& WAKIL BUPATI PUNGKASIADI Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 1& D12..\emoer- ~01& SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR: 410-7 /2018

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…