DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten; Pembangunan DPK; Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten; Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten; Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten; Indikasi Program, Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2018-2033;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950. Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun · 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130); DENGAN RAIDIAT TUHAR YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHON 2018-2033 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOllOR 8 T.AllUN 2019 BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS)Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
12.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
15.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1998 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kabupaten.
5.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PBRATURAll DAERAH TBllTANG RBRCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2018-2033. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO Propinsi Jawa Timur tahun 1999/2000- 2014/2015 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1999 Seri D);

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); oleh masyarakat, pengusa.ha, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
6.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan pengusa.ha.
7.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKABadalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
9.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografisyang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPKadalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten.
11.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
12.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah basil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk destinasi pariwisata kabupaten, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
13.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPKadalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
14.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16.Prasarana Umum adalah kelengkapan daftar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
17.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara inclividumaupun kelompok dalam memajukan kualitas hid up, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jarmgannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pem.erintah Kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
24.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SOM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
25.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

e.arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2033.

(4)Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai Daerah Tujuan Wisata yang berdaya saing berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(5)Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi pengembangan:
1. a.Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan Kabupaten dan masyarakat.
2. b.Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. c.lndustri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan baik yang berada pada Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat yang
5. a.visi;
6. b.misi;
7. c.tujuan;
8. d.sasaran; dan

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisa.taan Kabupaten meliputi:
1. a.Destinasi Pariwisata;
2. b.Pemasaran Pariwisa.ta;
3. c.Industri Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3)RIPPARKABsebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

26.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisa.ta untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNANKEPARIWISATAANKABUPATEN

Pasal 4

(1)RIPPARKABdisusun berpedoman pada RIPPARNASdan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat. profesional dan handal untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata.anyang berkelanjutan.

(6)Tujuan Pembangunan Kepariwisata.an Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. b.mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten dan yang berwawasan lingkungan;
3. c.mewujudkan Kelembagaan Kepariwisa.taan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional.
(7)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah meningkatnya:
1. a.jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
2. b.jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
3. c.jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
4. d.produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataan.
(8)Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, dilaksanakan dengan:
1. a.berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. b.berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan dan pelestarian lingkungan;
3. c.tata kelola yang baik;
4. d.secara terpadu lintas sektor, lintas kabupaten dan lintas pelaku;
5. e.mendorong kemitraan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
6. f.menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

Pasal 8

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.Perwilayahan Pembangunan DPK;
b.Pembangunan Daya Tarik Wisata;
c.Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
d.Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
e.Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
f.Pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

BAB III

PEMBANGUNANDPK Bagian Kesa.tu

Pasal 7

Arab Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2033, meliputi Pembangunan:

a.DPK;
b.Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
c.Industri Pariwisata Kabupaten; dan
d.Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 6

Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

(2)RIPPARKABsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 5

Untuk mensinergikan penyusunan RIPPARKABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(1)DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditentukan dengan kriteria:
1. a.merupakan kawasan geografisdengan cakupan wilayah Kabupaten dan/ atau lintas kecamatan dan/ atau desa/kelurahan yang didalamnya terdapat kawasan strategis Pariwisata Kabupaten;
2. b.memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, secara nasional dan internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
3. c.memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
4. d.memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
5. e.memilikiketerpaduan dengan rencana sektor terkait.
(2)KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditentukan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memilikicitra yang sudah dikenal secara luas;
3. c.memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya secara internasional;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
11. k.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
12. a.DPK;dan
13. b.KSPK.

Pasal 11

(1)Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
1. a.DPKI;
2. b.DPKII; dan
3. c.DPKIII.
(2)DPKI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.KSPKTrowulan;
2. b.KSPKJatirejo;
3. c.KSPKGondang;
4. d.KSPKSooko;
5. e.KSPKDlanggu;
6. f.KSPKBangsal;
7. g.KSPKPuri; dan
8. h.KSPKMojoanyar.
(3)DPK II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.KSPKTrawas;
2. b.KSPKPacet;
3. c.KSPKNgoro;
4. d.KSPKKutorejo;
5. e.KSPKPungging; dan
6. f.KSPKMojosari.
(4)DPK III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.KSPKGedeg;
2. b.KSPKKemlagi;
3. c.KSPKDawar Blandong; dan
(3)Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
1. a.komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
2. b.posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
4. d.potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
5. e.kontribusi yang signifikan dan/ atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
6. f.citra yang sudah dikenal secara luas;
7. g.kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten; dan
8. h.keunggulan daya saing intemasional.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…