DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Prinsip pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama; Pendirian BUM Desa; Pengurusan dan Pengelola BUM Desa; Pembubaran BUM Desa; Pendirian BUM Desa Bersama; Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; Pembubaran BUM Desa Bersama; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong perkembangan · Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur d8:1am ketentuan Pasa.l 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (~) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trarts_~grasi · Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penclirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka perlu me11:gatur mengenai Badan Usaha Milik Desa;
c.bahwa ketentuan yang cliatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Mililc Desa (BUMDES) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu cliganti dengan yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Dengan Persetujuan Bersama DEWAR PERWAKILAll RAKYAT DAERAB KABUPATE!f IIOJOKERTO DAN Menetapkan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAB TERTANG BADAN USAHA MILD( DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4.Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan;
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesa.r-besa.mya kesejahteraan masyarakat Desa.
8.Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelen~ara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah anta.ra Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan lainnya yang sah.
13.Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh Desa dan sumber penghasilan bagi Desa.
14.Kerjasaroa antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa dalam bidang pengernbangan usaha bersa.ma yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa, bidang keamanan dan ketertiban.
15.Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan. yang dibentuk ata.s dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
16.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersa.ma meliputi:

a.kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus mampu melakukan kerja sama yang bail< demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
b.partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa dan BUM Desa bersama harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa BUM Desa Bersama;
c.emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
d.transparan, yaitu aktivitas yang dilakukan BUM Desa dan BUM Desa Bersama berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap unsur masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan dengan mudah dan terbuka;
e.akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha yang dilakukan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat dipertanggungjawabkan secara telmis maupun administratif;
f.keberlanjutan, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan clilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa dan BUM Desa Bersa.ma;
g.gotong royong, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dilandasi kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
h.kebersamaan, yaitu semangat BUM Desa dan BUM Desa Bersa.ma untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan berbagai pihak, yang dilandasi prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
i.inklusif, yaitu kehadiran BUM Desa dan BUM Desa Bersama unruk melibatkan dan melayani semua komponen masyarakat Desa; dan
j.protektif, yaitu BUM Desa dan BUM Desa. Bersama berusaha untuk melindungi aset Desa dan pelaku ekonomi Desa.

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA Pasal 3 Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat dan untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapata.n masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 5

(1)BUM Desa berkedudukan di skala lokal desa.
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
5. e.rencana investasi Desa; dan
6. f.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dilakukan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2)Agenda pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.usul prakarsa pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.organisasi pengelola BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan pada Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang BUMDesa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGEWLA BUM DESA Bagian Kesa.tu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dim.iliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa. didasarkan pada Peraturan Desa. tentang BUM Desa.. Pasa.18
(1)BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
1. a.perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan/atau
2. b.lembaga keuangan mikro dengan andil dari BUM Desa sebesar 60 °/o (enam puluh perseratus), sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelaksanaan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan rencana investasi Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan Peraturan Desa tentang BUM Desa.

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
1. a.penasihat;
2. b.pelaksana operasional; dan
3. c.pengawas.
(2)Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi nilai adat, semangat kekeluargaan, dan kegotong-royongan.
(3)Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5)Masa. bakti kepengurusan BUM Desa. diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah t.angga BUM Desa..

Pasal 11

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas:
1. a.memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta. penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
(4)Uraian tugas penasihat merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 12

(1)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan unsur masyarakat Desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa.
(2)Pelaksana operasional berkewajiban:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ata.u pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Desa lainnya;
4. d.mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
5. e.menanggung kerugian yang dialami oleh BUM Desa;dan
6. f.melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Desa.
(3)Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pelaksana operasional berwenang :
1. a.menyusun laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
2. b.menyusun laporan perkembangan kegiatan BUM Desa setiap bulan; dan
3. c.menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa secara berkala.
(4)Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…