DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Perusahaan Daerah atau BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis perlu dilakukan penataan kembali Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali;
c.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD.
6.Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0140); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0140) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4 Pasal 1 diubah dan angka 7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Morowali.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
6.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang disahkan oleh Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
7.Dihapus.
8.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.
9.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.
10.Manager adalah Pimpinan yang mengelolah bidang usaha di perusahaan daerah Kabupaten Morowali.
11.Karyawan adalah pegawai perusahaan yang diangkat Direksi
12.Sisa Hasil Usaha adalah merupakan Pendapatan Perusahaan Daerah yang diperolehkan dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
13.Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha pada BUMD dan pihak swasta.
2.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IIIA dan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA BENTUK DAN SIFAT PERUSAHAAN

Pasal 5A

Bentuk Perusahaan adalah Perusahaan Daerah yang tunggal dan otonomi yang mengelola beberapa unit usaha didalamnya.

Pasal 5B

Sifat Perusahaan adalah :

a.Induk atau holding company yang mengelola beberapa unit usaha;
b.Perusahaan dapat meningkatkan unit usahanya yang potensial menjadi Sub-Holding Company dalam bentuk Perseroan Terbatas yang otonomi dan mandiri;
c.Pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati dan DPRD;
d.Pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan secara mandiri atau secara bersama-sama dengan masyarakat sebagai pihak ketiga;
e.Prosedur Pendirian dan Pengelolaan Perseroan Terbatas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4
1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Direksi diangkat oleh Bupati, atas usul badan pengawas, setelah melalui Fit and Propertest di DPRD Kabupaten Morowali;
(2)Dalam hal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Aparatur Sipil Negara, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Morowali;
(3)Untuk diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Syarat-syarat umum :
  1. 1.Pendidikan Minimal SMA atau sederajat dan diutamakan S1, S2 dan S3;
  2. 2.Mempunyai pengalaman dibidang usaha dan pemerintahan minimal 3 (tiga) tahun;
  3. 3.Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
  4. 4.Usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  5. 5.Tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya dengan derajat ke-3 (tiga) baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  6. 6.Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. b.Syarat-syarat khusus:
  1. 1.Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
  2. 2.Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan dan berwibawa serta jujur.
(4)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 25

(1)Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d, huruf e, dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
(2)Adabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

5.Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bupati paling lama 12 (duabelas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan : 5

a.Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi direksi yang melakukan perbutan dalam pasal 24 huruf c dan huruf d;
b.Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 24 huruf e; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2017 NOMOR : 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH : 25, (02/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali ttd. BAHDIN BAID, S.H.,M.H Penata Tkt I, III/d NIP.19820602 200604 1 005 Ditetapkan di Bungku pada tanggal 12 Juni 2017 BUPATI MOROWALI, ttd. ANWAR HAFID Diundangkan di Bungku pada tanggal 13 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI, ttd. MOH. DJAFAR HAMID 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH I. UMUM Sejalan dengan perkembangan dan perubahan paradigma Perusahaan Daerah ke depan yang mengarah pada pembentukan Perusahaan Daerah yang profesional, handal dan berkemampuan memberikan kontribusi optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai pendorong terwujudnya kemandirian perekonomian serta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, maka Perusahaan Daerah perlu meningkatkan kemampuan baik manajerial, financial maupun operasional guna menghadapi tantangan dalam lingkungan globalnya Perusahaan Daerah atau BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten mengadakan perubahan terhadap peraturan daerah tentang perusahaan daerah guna mendorong kontribusi penerimaan PAD di daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas

Pasal 5A

Cukup Jelas

Pasal 5B

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas 7

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 19

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 19

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 19

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 19

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999