DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Nomor: 50
Tahun: 1999
Ditetapkan: 8 Juni 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan otonomi Daerah, perlu memberikan pedoman Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 - 2000
2.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon 8/10/38 tanggal 3 Desember 1979 tentang Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah;
3.Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 335/MK. WASPAN/11/1998 tanggal 24 November 1998 tentang Penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
b.Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota;
c.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat;
d.Direksi adalah Direksi BUMD;
e.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas BUMD.

BAB II

PENGURUS

Pasal 2

Pengurus BUMD terdiri dari:

a.Direksi;
b.Badan Pengawas.

BAB III

DIREKSI

Pasal 3

(1)Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
(2)Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
2. b.Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
3. c.Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
4. d.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(4)Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 5

(1)Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
(3)Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
(4)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Pasal 6

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut:

a.Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
b.menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c.Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas
d.Membina pegawai;
e.Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD
f.Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
g.Mewakili BUMD baik didalam dan di luar Pengadilan;
h.Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 7

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.Mengangkat dan memberhentikan pegawai
b.Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
c.Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
d.Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 8

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

a.Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD;
b.Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD
c.Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Pasal 9

(1)Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
(2)Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Daerah melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
(4)Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
(5)Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan otonomi Daerah, perlu memberikan pedoman Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 - 2000
2.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon 8/10/38 tanggal 3 Desember 1979 tentang Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah;
3.Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 335/MK. WASPAN/11/1998 tanggal 24 November 1998 tentang Penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
b.Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota;
c.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat;
d.Direksi adalah Direksi BUMD;
e.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas BUMD.

BAB II

PENGURUS

Pasal 2

Pengurus BUMD terdiri dari:

a.Direksi;
b.Badan Pengawas.

BAB III

DIREKSI

Pasal 3

(1)Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
(2)Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
2. b.Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
3. c.Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
4. d.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(4)Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 5

(1)Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
(3)Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
(4)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Pasal 6

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut:

a.Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
b.menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c.Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas
d.Membina pegawai;
e.Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD
f.Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
g.Mewakili BUMD baik didalam dan di luar Pengadilan;
h.Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 7

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.Mengangkat dan memberhentikan pegawai
b.Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
c.Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
d.Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 8

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

a.Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD;
b.Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD
c.Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Pasal 9

(1)Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
(2)Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Daerah melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
(4)Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
(5)Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 13 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 13 Tahun 2014