DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud merupakan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta uraian tugas yang menjadi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
2.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara. 3
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali Utara.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan. 4

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas:

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d.Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
f.Dinas Sosial Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i.Dinas Pertanian dan Pangan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
j.Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5
m.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n.Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan bidang Persandian;
o.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
p.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sub bidang Perindustrian dan sub bidang perdagangan;
q.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
r.Dinas Perikanan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
s.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e meliputi:

a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
b.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
d.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Bencana.

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

a.Kecamatan Petasia;
b.Kecamatan Lembo; 6
c.Kecamatan Mori Atas;
d.Kecamatan Bungku Utara;
e.Kecamatan Soyo Jaya;
f.Kecamatan Mamosalato;
g.Kecamatan Lembo Raya;
h.Kecamatan Mori Utara;
i.Kecamatan Petasia Timur; dan
j.Kecamatan Petasia Barat.

Pasal 7

(1)Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
(2)Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
(3)Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
(4)Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tipe A;
2. b.Dinas Kesehatan Daerah tipe A;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tipe B;
4. d.Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah tipe A;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Daerah tipe B;
6. f.Dinas Sosial Daerah tipe C;
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah tipe B;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tipe C;
9. i.Dinas Pertanian dan Pangan Daerah tipe A;
10. j.Dinas Lingkungan Daerah tipe B;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tipe B;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tipe C; 7
13. m.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah tipe B;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah tipe B;
15. o.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tipe B;
16. p.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah tipe C;
17. q.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe C;
18. r.Dinas Perikanan Daerah tipe B; dan
19. s.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah tipe A.
(5)Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe B;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe B; dan
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe C.
(6)Besaran susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
1. a.Kecamatan Petasia tipe A;
2. b.Kecamatan Lembo tipe A
3. c.Kecamatan Mori Atas tipe A;
4. d.Kecamatan Bungku Utara tipe A;
5. e.Kecamatan Soyo Jaya tipe A;
6. f.Kecamatan Mamosalato tipe A;
7. g.Kecamatan Lembo Raya tipe A;
8. h.Kecamatan Mori Utara tipe A;
9. i.Kecamatan Petasia Timur tipe A; dan
10. j.Kecamatan Petasia Barat tipe A.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati. 9

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018