DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pendirian; tempat dan kedudukan; maksud dan tujuan; jenis dan bidang usaha; mitra kerja; modal dan saham; pemegang saham; organ BUMD; tanggung jawab ganti rugi; rencana kerja dan anggaran BUMD; Laporan Kinerja BUMD; penetapan laba bersih; perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi;
c.bahwa dalam rangka membantu proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali Utara serta mendorong kemitraan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ada rumusan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3.Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah Bupati Morowali Utara, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Bupati Morowali Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
7.Perusahaan Umum Daerah (PD) adalah Perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah dengan modalnya untuk seluruhnya atau memiliki struktur modal mayoritas merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ditetapkan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
8.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan anggaran dasar BUMD.
9.Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
10.Direksi ialah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dangan ketentuan anggaran dasar BUMD. 4
11.Dewan Komisaris atau Badan Pengawas ialah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah.
13.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
14.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
15.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian Aktiva dan Pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkantor pusat di ibukota Kabupaten Morowali Utara.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat berkantor pusat di luar daerah apabila :
1. a.dalam proses perpindahan kantor pusat dari luar Daerah ke Daerah akibat akuisi badan usaha;
2. b.berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
3. c.untuk kelangsungan usaha tidak dimungkinkan berkantor pusat di daerah atas persetujuan komisaris BUMD.
(3)Dalam rangka pengembangan usaha BUMD dapat mendirikan anak Perusahaan dan/atau cabang /perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri yang disetujui oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMD adalah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)Tujuan BUMD adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional.
(2)Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik daerah bertujuan untuk mendatangkan keuntungan, melindungi industri daerah dan kerakyatan.

BAB V

JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Jenis Usaha BUMD dan atau Bidang Usaha yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah mencakup usaha di bidang:
1. a.agrobisnis;
2. b.energi dan sumber daya mineral serta migas;
3. c.kelautan, perikanan dan peternakan;
4. d.pariwisata;
5. e.infrastruktur;
6. f.perbankan;
7. g.industri strategis;
8. h.kontruksi;
9. i.properti;
10. j.konsultan;
11. k.jasa/ perdagangan;
12. l.telekomunikasi;
13. m.perhubungan (transportasi darat, laut dan udara);
14. n.investasi; dan
15. o.asuransi.
(2)Bidang usaha utama (core business) sebagaimana disebutkan pada ayat
(1)meliputi: Agrobisnis (kelautan, perikanan dan peternakan), energi dan sumberdaya mineral serta migas, dan Pariwisata.

BAB VI

MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya BUMD dapat bekerja sama dengan mitra kerja seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada hukum negara republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 6

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar BUMD diperoleh dari:
1. a.modal awal perusahaan;
2. b.pinjaman;
3. c.penyertaan modal dari swasta;
4. d.penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten;
5. e.bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah.
(2)Modal BUMD dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan sepengetahuan dan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Morowali Utara.
(3)Modal dasar BUMD pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Komposisi modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 9

(1)Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara serta publik lainnya.
(2)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…