DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pendirian; status dan kedudukan; sifat; modal; organ; direksi; pembinaan dan pengawasan; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; tahun buku dan anggaran; laporan keuangan dan sistem akuntansi; pengelolaan barang perusahaan; alokasi laba perusahaan; kepegawaian; likuidasi, perubahan status, peleburan dan penggabungan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Umum Daerah merupakan salah satu sarana penunjang yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga harus dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip kewirausahaan dan pendekatan manajemen perusahaan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
2.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
6.Anggaran adalah Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
7.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara. 3
8.Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
12.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Tepo Asa Aroa.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha :
1. a.pasar;
2. b.perdagangan;
3. c.properti;
4. d.jasa kepelabuhanan;
5. e.pariwisata;
6. f.perkebunan;
7. g.pertambangan;
8. h.Air Bersih; dan
9. i.jenis usaha lainnya.
(3)Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM dengan berkonsultasi pada DPRD.

BAB III

STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perumda merupakan BUMD.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 4

Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di Daerah. 4

BAB IV

SIFAT

Pasal 5

Sifat Perumda adalah usaha pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk memperoleh laba dan/atau mendapatkan keuntungan.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal Perumda seluruhnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2)Modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(3)Bupati dapat melakukan perubahan modal dasar Perumda.
(4)Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN

Pasal 7

(1)Organ Perumda terdiri atas KPM selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 8

(1)Perumda dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh 3 (tiga) Direktur.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.sehat jasmani dan rohani; 5
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c.memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
d.memahami manajemen perusahaan;
e.memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
f.berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j.tidak dihukum karena melakukan tidak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
k.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan calon anggota legislatif.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda dilakukan oleh Bupati.
(2)Dalam melakukan pembinaan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
(3)Dalam melakukan pengawasan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat oleh Bupati.
(4)Untuk pengawasan intern Perumda dibentuk Satuan Pengawas Intern.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…