DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: kewenangan penertiban; tata cara registrasi ternak; kewajiban dan larangan pemilik ternak; kewajiban dan larangan petugas; tata cara penangkapan, biaya pemeliharaan dan biaya petugas keberatan dan ganti rugi; pengawasan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia yang jika pemeliharaannya dapat menimbulkan kerugian, mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapakan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414); 121
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara.
6.Petugas adalah mereka yang karena tugas atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 122
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan/atau bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan lembaga bentuk usaha lain.
8.Ternak adalah hewan peliharaan berupa ternak besar dan ternak kecil yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9.Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara.
10.Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
11.Ternak Kecil adalah kambing, domba dan babi.
12.Kandang adalah bangunan yang dibuat untuk merawat ternak dan melindunginya dari cuaca buruk.
13.Kandang Penampungan Khusus adalah bangunan yang dibuat untuk penampungan sementara ternak yang ditangkap karena melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Penertiban ternak bertujuan untuk :

a.menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
b.menjaga ketertiban arus lalu lintas di jalan umum guna mencegah terjadinya kecelakaan pengguna jalan; dan
c.menjaga kebersihan dan keindahan daerah dari adanya ternak yang berkeliaran dan mengotori lingkungan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan penertiban;
b.tata cara registrasi ternak;
c.kewajiban dan larangan pemilik ternak;
d.kewajiban dan larangan petugas;
e.tata cara penangkapan, biaya pemeliharaan dan biaya petugas
f.keberatan dan ganti rugi;
g.pengawasan;
h.ketentuan penyidikan;
i.ketentuan pidana. 123

BAB III

KEWENANGAN PENERTIBAN

Pasal 4

(1)Bupati mempunyai kewenangan dalam penertiban hewan ternak.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan yang membidangi urusan peternakan.

BAB IV

TATA CARA REGISTRASI TERNAK

Pasal 5

(1)Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak.
(2)Kartu registrasi ternak berisi sebagai berikut :
1. a.identitas pemilik ternak;
2. b.identitas ternak;
(3)Registrasi ternak dilakukan oleh petugas peternakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK

Pasal 6

(1)Setiap pemilik ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau mengikatnya sehingga tidak terlepas/berkeliaran yang berakibat mengganggu ketertiban umum, dan arus lalu lintas, keamanan, keindahan dan kebersihan.
(2)Setiap pemilik ternak harus bertanggungjawab atas kebersihan kandang dan sekitarnya.
(3)Penempatan kandang tidak dibenarkan di halaman depan rumah dan tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat serta kelestarian lingkungan. 124

Pasal 7

(1)Dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan dan reboisasi baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat, sehingga dapat merusak atau menggagalkan usaha penghijauan dan reboisasi.
(2)Dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi taman kota, lokasi perkantoran, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, pekarangan rumah, pemukiman penduduk, tempat ibadah dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, mengganggu keselamatan dan kelancaran pemakai jalan raya.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

a.menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus /dilelang;
b.menjaga keamanan dan kesehatan ternak yang ditangkap; dan
c.menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam melalui Kepala Desa setempat.

Pasal 9

(1)Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
(2)Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015